Ambon. Malukubarunews.com – Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk memenangkan dan mencegah potensi konflik sosial , Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara menggelar Rapat koordinasi analisa permasalahan dan strategi kontinjensi penangangan konflik sosial di Swiss-belhotel, Kota Ambon, Rabu (6/8/2025).
Asisten III Setda Provinsi Maluku Utara,Asrul Gailea menegaskan pentingnya seluruh elemen masyarakat—terutama tokoh publik—untuk menerapkan pendekatan “cooling down “ dalam menghadapi isu-isu sensitif di wilayah kepulauan yang majemuk.
“Semua kita harus puasa bicara dulu. Kalau salah bicara bisa memunculkan konflik sosial. Ini soal menjaga Maluku Utara tetap kondusif,” ujar Gailea saat diwawancarai usai kegiatan.
Menurut Gailea, Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan anggaran khusus di APBD untuk penanganan konflik sosial. Selain itu, koordinasi erat dengan TNI ,Polri ,dan unsur forkopimda telah dilakukan, dengan SOP untuk penanganan sebelum dan sesudah konflik.
“Kolaborasi dengan aparat keamanan, termasuk TNI, sangat solid. Semua skenario sudah diantisipasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Gailea menekankan urgensi pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang hingga kini masih terhambah di DPR RI meski sudah lama dibahas di DPD.
“Kita perlu payung hukum yang khusus untuk wilayah kepulauan seperti Maluku dan Maluku Utara. Ini penting untuk keadilan pembangunan,” jelasnya.
Gailea juga menyinggung pentingnya memperkuat simbol – simbol adat kesultanan dan ikatan persaudaraan sebagai modal sosial dalam merawat kerukunan masyarakat.
“Hubungan tobat dan saudara masih kuat. Simbol kesultanan juga jadi jembatan menjaga persatuan. Ini harus terus dirawat.”
Perwakilan dari Polda Maluku Adnaan , dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa penanganan konflik sosial memerlukan kerja kolaboratif
“Polri tidak bisa sendiri. Harus ada sinergi dengan TNI dan masyarakat dalam menjaga stabilitas,” ujarnya.
Sementara dari unsur TNI menegaskan bahwa deteksi dini,mediasi dan pendekatan intelijen adalah prioritas dalam pencegahan konflik sejak awal
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk:
- Menyatukan persepsi dan strategi lintas instansi;
- Menegaskan pentingnya stabilitas di wilayah kepulauan yang rentan konflik;
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan Maluku dan Maluku Utara yang damai, inklusif, dan harmonis.(MB-01)
