Lampung, Malukubarunews.com — Gelombang aksi penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI mewarnai empat wilayah Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Meski diikuti oleh ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, seluruh rangkaian unjuk rasa berlangsung damai, tertib, dan tanpa insiden.
Aksi yang bertajuk “Rakyat Menolak Kemewahan Wakilnya” ini merupakan respon terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Massa melakukan orasi, membentangkan spanduk protes, serta menggelar doa bersama di berbagai titik.
Fokus utama aksi terjadi di halaman DPRD Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, yang diikuti sekitar 7.000 orang. Sementara itu, aksi serupa juga berlangsung di Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan, dengan partisipasi berkisar antara 200–300 orang per lokasi.
Peserta aksi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, serikat buruh, komunitas ojek online, hingga kelompok petani. Seluruhnya menyuarakan satu tuntutan yang sama: membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI.
“Kami datang dari berbagai kabupaten di Lampung untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kami hanya ingin keadilan anggaran, bukan kemewahan pejabat,” ujar salah satu peserta aksi dari kelompok petani Lampung Selatan yang enggan disebutkan namanya.
Aksi serentak digelar pada hari Senin, 1 September 2025, sejak pagi hingga sore hari. Di Bandar Lampung, massa memadati halaman kantor DPRD Provinsi sejak pukul 08.00 WIB. Di tiga wilayah lainnya, aksi berjalan secara paralel dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.
Aksi ini dipicu oleh keresahan publik terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI yang dianggap tidak mencerminkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih belum pulih pasca pandemi dan krisis global.
Menurut peserta aksi, kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan prioritas anggaran dan abai terhadap kebutuhan riil masyarakat, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan akses kesejahteraan bagi kelompok rentan.
Kepolisian memastikan seluruh rangkaian aksi berlangsung dalam kondisi aman dan terkendali. Tidak ada laporan kerusuhan, gesekan, ataupun tindakan anarkis dari peserta aksi.
“Alhamdulillah, seluruh aksi di empat titik berjalan aman, tertib, dan tanpa adanya kericuhan,” kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Yuni, saat dikonfirmasi media.
Polda Lampung juga memberikan apresiasi atas kedewasaan politik masyarakat Lampung dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang memilih jalur damai dalam menyampaikan aspirasi. Ini bukti bahwa Lampung bisa menjaga demokrasi dengan bermartabat,” ujar Yuni.
Pihak kepolisian menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada pemerintah pusat melalui saluran resmi.
“Seperti disampaikan Bapak Gubernur, semua masukan hari ini akan dikirimkan ke pusat untuk menjadi perhatian bersama,” jelas Kombes Umi Yuni menegaskan komitmen pihak berwenang dalam mengawal aspirasi publik.(MB-01)
