Ambon Maluku , malukubarunews.com- Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus menutup berbagai celah yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut tidak hanya diarahkan pada pembenahan administrasi birokrasi, tetapi juga pada pengawasan ketat terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan keuangan daerah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Ambon, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi.
Salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota. Komitmen tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam keterangannya kepada awak media, Hendrik menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan bersama KPK dan Kementerian Dalam Negeri yang secara khusus membahas evaluasi, penguatan sistem pengawasan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, sejumlah sektor strategis harus mendapatkan perhatian serius karena memiliki potensi risiko penyimpangan apabila tidak dikelola berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Area yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran dana hibah, pengadaan barang dan jasa, serta potensi konflik kepentingan atau afiliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh sektor tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap keputusan anggaran memiliki dasar hukum, prosedur yang transparan, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Gubernur Hendrik menilai evaluasi bersama lembaga pengawasan dan penegak integritas pemerintahan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh aparatur mengenai tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk kembali menerima evaluasi KPK pada tahun mendatang guna memastikan adanya perkembangan nyata dalam pembenahan sistem pemerintahan.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ungkap Lewerissa.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi
penegasan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen komitmen maupun pelaksanaan rapat koordinasi. Setiap rekomendasi hasil evaluasi harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang terukur dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai tugas serta kewenangannya. Pengawasan juga perlu diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dikenali sejak tahap awal, sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum.
Hendrik juga menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh aparatur pemerintahan agar tidak mengulangi kesalahan maupun pelanggaran yang telah mendapatkan peringatan. Ia menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan. Bahkan, ia mempersilakan aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila pelanggaran serupa masih ditemukan setelah proses evaluasi dan peringatan dilakukan.
“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tegas Hendrik.
Terkait pengelolaan pokir DPRD dan dana hibah, Gubernur kembali mengingatkan bahwa seluruh tahapan harus berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi, kelompok, maupun afiliasi tertentu yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dan distribusi anggaran. Ia juga meminta dukungan masyarakat dan insan pers untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan, mengingat pembangunan Maluku membutuhkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Ely Kusumastuti, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Setya Nugraja, serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan. Hadir pula pimpinan DPRD, sekretaris daerah, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah dari Maluku dan Maluku Utara.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku dihadapkan pada tuntutan untuk membuktikan komitmen antikorupsi melalui pelaksanaan kebijakan yang konsisten, pengawasan anggaran yang efektif, serta keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ukuran keberhasilan pembenahan bukan semata-mata terletak pada pernyataan dan komitmen pejabat, melainkan pada kemampuan memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara tepat, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat menjadi fondasi bagi pembangunan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(*)

