AMBON, gerbangmaluku.com Menghadapi tingginya ancaman bencana alam yang terus membayangi wilayah kepulauan, Pemerintah Provinsi Maluku mulai memperkuat langkah strategis melalui perluasan kerja sama internasional. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membangun kolaborasi dengan Pemerintah Australia dalam bidang manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, serta bantuan kemanusiaan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjajaki pola kerja sama yang lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan dalam memperkuat kemampuan daerah menghadapi berbagai potensi bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Hendrik menyampaikan bahwa Maluku membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Australia, mengingat kondisi geografis wilayah ini memiliki karakteristik kebencanaan yang cukup kompleks.
Menurutnya, Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Hal itu tercermin dari data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang menunjukkan indeks risiko bencana Maluku mengalami peningkatan dari 161,50 pada 2024 menjadi 203,94 atau bertambah 42,44 poin.
Peningkatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena risiko bencana tidak hanya berkaitan dengan ancaman alam, tetapi juga tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan ketika bencana terjadi.
“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Hendrik.
Gubernur menjelaskan, secara geografis Maluku memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan kebencanaan. Sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan kondisi alam yang beragam, penanganan bencana membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, serta sistem koordinasi yang kuat.
Bahkan, berdasarkan catatan historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600–2000 berpusat di wilayah Maluku.
Selain ancaman gempa bumi dan tsunami, Maluku juga memiliki sejumlah gunung api aktif yang berpotensi menimbulkan bencana. Di sisi lain, ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem juga semakin menjadi perhatian.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra internasional, serta seluruh elemen masyarakat.
Gubernur juga mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi dalam pengelolaan kebencanaan di Maluku.
Di antaranya karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan dukungan logistik dan mobilitas antarpulau, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan pada BPBD kabupaten/kota, hingga keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, terkoordinasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil.
Selain ancaman bencana geologis, dalam beberapa bulan terakhir Maluku juga menghadapi persoalan kekeringan yang diikuti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kabupaten/kota.
Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang menyebabkan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya potensi kekeringan. Dampaknya dapat semakin besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan dan aktivitas manusia yang memperhatikan aspek pencegahan kebakaran.
Karena itu, menurut Gubernur, diperlukan pendekatan penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga mengutamakan langkah pencegahan dan antisipasi sejak dini.
Pemerintah daerah perlu memperkuat kemampuan membaca potensi ancaman, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta membangun sistem respons yang mampu bekerja secara cepat dan efektif.
Dalam konteks tersebut, dukungan kerja sama internasional dinilai dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem manajemen risiko bencana yang lebih terintegrasi.
Lebih jauh, Hendrik menilai posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru merupakan potensi strategis untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Kedekatan geografis tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan kerja sama yang lebih luas, terutama dalam penanganan bencana, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan bantuan kemanusiaan.
Gubernur berharap Maluku tidak hanya menjadi bagian dari pembahasan kerja sama Australia–Indonesia, tetapi juga memperoleh manfaat nyata melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah kepulauan.
“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Maluku untuk membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhitungkan potensi ancaman bencana serta dampak perubahan iklim.
Tiga pendekatan yang dinilai penting untuk diperkuat adalah Disaster Risk Reduction atau pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action atau aksi antisipatif, serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ancaman lebih awal, menyiapkan langkah mitigasi, serta mengambil tindakan sebelum dampak bencana semakin meluas.
Gubernur berharap pertemuan bersama delegasi Australia dapat menghasilkan tindak lanjut yang nyata, sehingga kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berkembang menjadi program-program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku.
Dengan penguatan kapasitas daerah, kelembagaan, sistem peringatan dini, serta dukungan bantuan kemanusiaan, Maluku diharapkan semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang.
Bagi provinsi kepulauan seperti Maluku, kesiapsiagaan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk melindungi keselamatan masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memperkuat ketahanan wilayah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager – Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen; Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri; Asisten I Sekretariat Daerah Maluku; Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku; serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.

