Ambon Maluku , malukubarunews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kepolisian dan lembaga keagamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), mencegah konflik sosial, serta mendorong kemajuan daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Minggu Kasih bersama umat Katolik di Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius atau Katedral Ambon, Jalan Pattimura Nomor 32, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 11.00 WIT tersebut merupakan implementasi pendekatan humanis Polri dalam Program 100 Hari Kapolri. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang komunikasi dua arah antara Polda Maluku dan Gereja Katolik untuk membangun kepercayaan publik, menyerap aspirasi masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama menjaga kerukunan dan stabilitas keamanan di Maluku. Kapolda hadir bersama sejumlah pejabat utama Polda Maluku dan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kehadirannya disambut Uskup Diosis Amboina Mgr. Seno Ngutra, para pastor, pengurus gereja, dan umat Katolik Paroki Katedral Ambon.
Dalam sambutannya, Suwondo menegaskan bahwa Minggu Kasih tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial atau kunjungan pejabat. Menurutnya, keberhasilan institusi Kepolisian harus diukur dari kualitas pelayanan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama ketika membutuhkan perlindungan, bantuan, dan kepastian hukum. “Yang paling penting bukan bagaimana masyarakat melihat siapa Kapoldanya atau siapa pejabatnya, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri ketika membutuhkan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman. Polri harus hadir untuk melayani masyarakat,” ungkap Kapolda Maluku
Ia juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama pembangunan daerah. Tanpa situasi yang kondusif, investasi sulit berkembang, kegiatan ekonomi terhambat, dan kesempatan kerja bagi masyarakat menjadi terbatas. Karena itu, tanggung jawab menjaga keamanan tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat Kepolisian. Keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam mencegah kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Suwondo menilai berbagai persoalan tersebut harus ditangani melalui pencegahan sejak dini, bukan semata-mata penegakan hukum setelah peristiwa terjadi.
Kapolda juga meminta seluruh jajaran Kepolisian, mulai dari Bhabinkamtibmas, Kapolsek hingga Kapolres, memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat dan bergerak cepat merespons potensi gangguan keamanan. Ia mencontohkan pendekatan preventif yang dilakukan jajaran Polresta Ambon saat kegiatan wisuda Universitas Pattimura dengan melibatkan komunikasi kepada sekitar 1.700 wisudawan dan keluarga agar perayaan kelulusan berlangsung tertib. Pendekatan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa Polri harus hadir sebelum persoalan berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.
Sementara itu, Uskup Diosis Amboina Mgr. Seno Ngutra menyatakan dukungan Gereja Katolik terhadap tugas Kepolisian dalam menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat. Ia menjelaskan bahwa wilayah pelayanan Diosis Amboina mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara, termasuk berbagai pulau dan daerah terpencil. Dalam wilayah pelayanan yang luas tersebut, Gereja memiliki tanggung jawab membina umat agar hidup dalam persaudaraan, toleransi, dan kepatuhan terhadap hukum. “Gereja mendukung tugas Kepolisian bukan hanya melalui doa, tetapi juga melalui tindakan nyata, dengan mengajak umat untuk menaati hukum, menjaga ketertiban, menghindari konflik, dan bersama-sama menciptakan kedamaian. Polri adalah bagian dari masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujar Uskup Diosis Amboina
Uskup juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih. Menurutnya, kewenangan Kepolisian harus digunakan untuk menghadirkan keadilan, perlindungan, serta kebaikan bagi masyarakat. Namun, prinsip kemanusiaan tidak berarti memberikan perlakuan khusus kepada pihak yang melanggar hukum.
Setiap pelanggaran tetap harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa toleransi dan persaudaraan harus berjalan bersama penghormatan terhadap hukum serta tanggung jawab setiap warga negara.
Di luar persoalan keamanan, Suwondo turut memaparkan rencana pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan Modern Police Treatment. Polda Maluku berupaya mendorong peran Kepolisian agar tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan dunia usaha, industri, dan peluang peningkatan keterampilan.
Kapolda menyampaikan rencana pengembangan sekitar sepuluh kegiatan pemberdayaan dan pelatihan, meliputi mekanik, pengelasan, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), pemasaran, hingga pengembangan usaha. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi generasi muda, membuka peluang kerja, dan mendorong tumbuhnya usaha mandiri.
Potensi seni dan musik anak muda Maluku juga menjadi perhatian Kapolda. Ia menggagas kolaborasi musik lintas agama yang melibatkan penyanyi dari berbagai latar belakang sebagai sarana memperkuat persaudaraan dan toleransi. Selain itu, peningkatan kemampuan penyelenggara kegiatan atau event organizer lokal didorong agar generasi muda mampu mengelola konser berskala besar dan mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif. Dalam kesempatan tersebut, Suwondo memperkenalkan lagu ciptaannya berjudul “Maluku Bangkitlah” sebagai ekspresi harapan agar kemajuan daerah diwujudkan melalui kreativitas, kerja nyata, dan kolaborasi seluruh masyarakat.
Penguatan kepercayaan publik, menurut Kapolda, juga harus disertai pembenahan internal institusi. Polda Maluku memberikan perhatian terhadap pengawasan peredaran narkotika, termasuk rencana penguatan pengawasan di pintu masuk wilayah Maluku, khususnya pelabuhan, dengan dukungan unit K-9. Kapolda juga menyampaikan rencana pemeriksaan urine terhadap personel sebagai bagian dari pengawasan internal dan upaya memastikan anggota Polri bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ia menekankan bahwa Kepolisian harus terlebih dahulu menunjukkan keteladanan dalam disiplin, integritas, dan kepatuhan hukum sebelum menuntut masyarakat melakukan hal yang sama.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa Minggu Kasih merupakan bagian dari upaya membangun Polri yang humanis, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kemitraan dengan tokoh agama memiliki nilai strategis karena lembaga keagamaan mempunyai kedekatan sosial dan pengaruh moral dalam membangun kesadaran masyarakat, memperkuat toleransi, serta mencegah konflik. “Minggu Kasih bukan sekadar kegiatan silaturahmi, tetapi menjadi ruang komunikasi dua arah antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kepercayaan publik, menyerap aspirasi, serta membangun kolaborasi dengan tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku Rositah Umasugi.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen memperkuat hubungan antara Polda Maluku dan Gereja Katolik Diosis Amboina melalui komunikasi berkelanjutan dan kerja sama nyata. Kapolda berharap sinergi tersebut tidak hanya menghasilkan stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat persaudaraan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah.
Kegiatan Minggu Kasih berakhir pukul 11.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Pesan utama yang mengemuka dari pertemuan itu adalah bahwa Maluku yang damai dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui kepercayaan, integritas, toleransi, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.(MB-01)

