Ambon Maluku , Malukubarunews’com. – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku kembali menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera mengambil langkah strategis dengan mengusulkan berbagai kebutuhan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam program pemerintah kabupaten/kota melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
Desakan tersebut disampaikan Rovik dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kebutuhan pembangunan sekaligus mendorong koordinasi lintas pemerintahan agar program infrastruktur dapat menjangkau seluruh wilayah Maluku.
Rovik menilai, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya secara maksimal. Pada saat bersamaan, pemerintah provinsi dinilai perlu lebih aktif mengambil peran untuk memperjuangkan kebutuhan daerah yang belum mampu ditangani melalui kapasitas kewenangan maupun kemampuan anggaran pemerintah kabupaten/kota.
“Saya kira dalam rapat ini Dinas PU Provinsi Maluku harus segera mengusulkan program-program yang belum terakomodasi oleh Dinas PU kabupaten/kota. Sehingga pemerintah provinsi juga bisa mengusulkan kebutuhan tersebut,” tegas Rovik.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal maupun kewenangan pemerintah daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan BWS Maluku agar berbagai kebutuhan yang belum tertangani dapat diperjuangkan melalui skema program Inpres sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing instansi.
Rovik juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Maluku memberikan perhatian serius terhadap usulan pembangunan dari seluruh kabupaten/kota, terutama daerah yang selama ini belum memperoleh alokasi pembangunan secara proporsional. Ia menilai, kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan riil setiap wilayah, bukan semata-mata berdasarkan kemudahan pelaksanaan proyek atau konsentrasi pembangunan di daerah tertentu.
Salah satu persoalan yang secara khusus disorot adalah alokasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Aru. Rovik mengungkapkan, daerah tersebut disebut hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Angka tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pemerataan alokasi pembangunan di Maluku.
“Untuk Kabupaten Kepulauan Aru hanya Rp2 miliar. Ini perlu menjadi perhatian, sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur di Maluku benar-benar bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan. Jarak antarpulau, keterbatasan akses transportasi, serta kondisi geografis setiap kabupaten/kota harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Tanpa kebijakan yang mempertimbangkan kondisi tersebut, daerah dengan keterbatasan infrastruktur berisiko semakin tertinggal dibandingkan wilayah yang memiliki akses lebih baik.
Selain ketimpangan alokasi pembangunan, Rovik turut mengangkat persoalan penanganan banjir di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Ia mengungkapkan, berdasarkan koordinasi sebelumnya dengan Kepala BWS Maluku, anggaran untuk penanganan banjir di wilayah tersebut sebenarnya telah tersedia. Namun, pelaksanaan pekerjaan masih menghadapi kendala pembebasan lahan karena pemilik tanah belum bersedia menghibahkan lahannya untuk kepentingan pembangunan.
“Anggarannya sudah ada, tetapi persoalannya sekarang pada lahan. Pemilik lahan belum bersedia menghibahkan tanahnya. Ini perlu dicarikan solusi agar penanganan banjir di Kota Bula bisa segera direalisasikan,” jelas Rovik.
Rovik berharap persoalan pembebasan lahan tersebut segera diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, BWS Maluku, serta masyarakat pemilik lahan. Menurutnya, ketersediaan anggaran harus diikuti penyelesaian persoalan teknis dan administratif agar program penanganan banjir tidak terus tertunda, sementara masyarakat masih menghadapi risiko bencana.
Ia menekankan, pemanfaatan program Inpres harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang benar-benar mendesak di daerah. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata, menjangkau wilayah yang membutuhkan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarkabupaten/kota.
Desakan tersebut sekaligus menempatkan pemerataan pembangunan sebagai agenda penting dalam kebijakan infrastruktur Maluku. Bagi daerah kepulauan seperti Maluku, pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, dan infrastruktur dasar lainnya bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan strategis untuk membuka akses ekonomi, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Maluku berharap Pemprov Maluku bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi sehingga masyarakat di Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, maupun kabupaten/kota lainnya memperoleh manfaat pembangunan secara lebih adil. (MB-01)

