Ambon Maluku , malukubarunews.com – DPRD Provinsi Maluku mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik sebagai langkah memperkuat pemerataan akses layanan pemerintahan bagi seluruh masyarakat, terutama warga yang bermukim di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil.
Regulasi tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat kepulauan, mulai dari keterbatasan transportasi, jauhnya pusat pelayanan pemerintahan, hingga tingginya beban waktu dan biaya untuk mengakses layanan administrasi maupun kebutuhan dasar lainnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan tidak dapat disamakan dengan daerah kontinental. Karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Hal tersebut disampaikan Richard kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan bahwa substansi Ranperda harus mampu mengakomodasi persoalan pelayanan yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Perbedaan pelayanan publik antara wilayah kontinental dan wilayah kepulauan itu berbeda. Karena itu, kita sangat konsen bagaimana mengakomodasi berbagai persoalan pelayanan publik agar ke depan pelayanan yang diberikan penyelenggara bisa maksimal dan benar-benar menjangkau masyarakat,” tegas Richard.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah masih sulitnya masyarakat di sejumlah pulau mengakses fasilitas pelayanan pemerintah. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan transportasi darat, laut, maupun udara yang menghubungkan wilayah permukiman dengan pusat pelayanan. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menghadirkan terobosan agar masyarakat tidak terus dibebani persoalan jarak dan biaya ketika membutuhkan pelayanan negara.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda tersebut, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta pelayanan sosial melalui Dinas Sosial. Ketiga sektor ini berkaitan langsung dengan kebutuhan administrasi, hak masyarakat, dan akses terhadap berbagai program pemerintah.
Dalam proses penyusunannya, Bapemperda DPRD Maluku telah melaksanakan uji publik dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Masukan dihimpun dari kalangan pascasarjana hukum, sarjana ilmu hukum, akademisi, mahasiswa, hingga lembaga Ombudsman. Pelibatan berbagai pihak tersebut dimaksudkan agar rancangan regulasi memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Saat ini, pembahasan Ranperda memasuki tahapan pra-penyelarasan antara Bapemperda dan tim penyusun.
Tahapan tersebut mencakup penyamaan persepsi, penyempurnaan konsep, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian penggunaan istilah hukum dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sistem pelayanan berbasis elektronik.
“Kita melakukan pra-penyelarasan. Konsep berpikir harus disamakan terlebih dahulu melalui diskusi bersama Bapemperda, mulai dari penyusunan, undang-undang, sampai istilah-istilah dalam rancangan peraturan daerah, termasuk sistem pelayanan dan sistem pelayanan berbasis elektronik,” jelas Richard.
Lebih jauh, Richard menjelaskan Ranperda Pelayanan Publik dirancang sebagai regulasi umum yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pelayanan publik, baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski demikian, pemerintah kabupaten dan kota tetap diberikan ruang untuk menyesuaikan kebijakan teknis berdasarkan karakteristik geografis, kondisi wilayah, serta kebutuhan masyarakat masing-masing. Dengan demikian, arah dan standar pelayanan dapat berjalan selaras tanpa mengabaikan perbedaan kondisi antardaerah.
DPRD Maluku berharap regulasi tersebut nantinya mampu memperkuat tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya menyelesaikan pembentukan peraturan daerah, melainkan memastikan ketentuan yang dihasilkan benar-benar diterapkan melalui mekanisme pelayanan, dukungan sarana, sumber daya manusia, dan jangkauan layanan yang memadai. Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil, keberhasilan Perda Pelayanan Publik harus terlihat dari semakin mudahnya mereka memperoleh hak pelayanan pemerintah. Pemerataan pelayanan publik di Maluku pada akhirnya bukan sekadar urusan administrasi birokrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan geografis.(MB-01)

