Ambon.malukubarunews.com — Persoalan pembangunan tower dan pemerataan jaringan telekomunikasi di Provinsi Maluku menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku serta PT Telkomsel, Kamis, 17 September 2026. Rapat berlangsung di ruang Komisi I DPRD Maluku dan dipimpin Ketua Komisi I, Solichin Buton
Kepala Dinas Kominfo Maluku, Titus F.L. Renwarin, dalam paparannya menjelaskan kondisi infrastruktur jaringan internet yang telah tersedia, baik yang dibangun pemerintah daerah maupun infrastruktur untuk pelayanan publik. Paparan tersebut sekaligus menggambarkan kebutuhan pembangunan jaringan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses telekomunikasi.
Menurut Renwarin, sejak 2022 Pemerintah Provinsi Maluku telah membangun empat tower relay untuk mendukung jaringan internal pemerintahan. Infrastruktur tersebut berada di Kantor Gubernur Maluku, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata, dengan kapasitas jaringan yang disebut mencapai 10 Mbps pada masing-masing titik.
“Tujuan pembangunan ini awalnya itu kita mau percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik,”ujar Kepala Dinas Kominfo Maluku
Renwarin mengatakan, pembangunan jaringan internal pemerintah diarahkan agar konektivitas antardinas dapat lebih terintegrasi. Selama ini, menurut dia, sejumlah organisasi perangkat daerah menggunakan jaringan internet secara sendiri-sendiri, baik melalui pembangunan jaringan Wi-Fi maupun menyewa layanan dari penyedia jasa.
Selain jaringan internal pemerintah daerah, Kominfo Maluku mencatat terdapat 679 titik BTS yang dibangun melalui program pemerintah untuk mendukung konektivitas publik di Maluku. Dengan tambahan empat tower milik pemerintah daerah, total infrastruktur yang disebut dalam paparan mencapai 683 titik. Angka tersebut belum memasukkan seluruh infrastruktur yang dibangun oleh operator telekomunikasi.
Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dalam pemetaan Kominfo, masih terdapat sejumlah kecamatan, desa, sekolah, hingga fasilitas pelayanan kesehatan yang belum mendapatkan layanan jaringan secara optimal. Kominfo juga mencatat adanya wilayah blank spot yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Masalah konektivitas tidak hanya berdampak terhadap komunikasi masyarakat, tetapi juga terhadap pelayanan publik dan pendidikan. Renwarin menyebut sejumlah sekolah masih menghadapi persoalan jaringan, sementara kebutuhan konektivitas semakin penting untuk mendukung aktivitas pendidikan berbasis digital serta pelayanan pemerintahan.
Di sisi lain, perwakilan Telkomsel, Randi, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Maluku menghadapi dinamika tersendiri karena karakter wilayah kepulauan. Selain pembangunan fisik tower, ketersediaan transportasi menuju lokasi dan pasokan listrik menjadi faktor yang turut menentukan percepatan pembangunan.
“Memang tantangannya berada di kawasan kepulauan, terutama terkait transportasi dan power,”jelasnya
Kadis juga menyampaikan bahwa perusahaan terus melakukan koordinasi untuk menghadirkan layanan di wilayah yang masih mengalami blank spot. Telkomsel juga memaparkan perkembangan pembangunan jaringan di Maluku serta rencana penguatan sejumlah titik layanan, termasuk dukungan terhadap kebutuhan konektivitas di kawasan yang dinilai memiliki aktivitas masyarakat tinggi.
Untuk jaringan 5G, Telkomsel menyebut layanan tersebut telah tersedia di tiga titik di Kota Ambon. Salah satu kawasan yang disebut menjadi perhatian pengembangan berikutnya adalah kawasan sekitar pusat aktivitas masyarakat. Selain jaringan seluler, Telkomsel juga menyampaikan dukungan terhadap layanan paket komunikasi yang ditujukan untuk kebutuhan aparatur sipil negara dan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kominfo Maluku juga menekankan pentingnya integrasi jaringan dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pemerintah Provinsi Maluku tengah mendorong pengelolaan satu data agar kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur digital, dapat ditentukan berdasarkan informasi yang terukur dan akurat.
Pembahasan pembangunan tower akhirnya tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah infrastruktur, tetapi juga memastikan tower dan jaringan yang telah dibangun benar-benar berfungsi serta menjangkau masyarakat. Kominfo dan Telkomsel pun didorong memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, PLN, serta kementerian terkait untuk mengatasi persoalan akses lokasi dan pasokan listrik yang masih menjadi kendala di sejumlah titik.
Dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan dan banyak daerah terpencil, pemerataan konektivitas menjadi pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Data mengenai 683 titik infrastruktur yang telah tersedia sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan jaringan telah berjalan, namun pemenuhan kebutuhan konektivitas di wilayah blank spot masih menjadi agenda yang harus ditangani secara berkelanjutan.(MB-01)
About the Author
