Ambon.malukubarunews.com.— Kerja sama Indonesia dan Selandia Baru di sektor energi terbarukan memasuki fase lanjutan. Setelah berjalan sekitar lima tahun dan sempat menghadapi gangguan akibat pandemi Covid-19, kedua negara kini membahas penguatan fase kedua kerja sama energi di Maluku, terutama untuk memperluas akses listrik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan masyarakat lokal menjadi bagian penting dari program.
Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers kantor Gubernur Maluku lantai 2 Ambon, Senin (14/9/2026). Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Taula, menyampaikan bahwa kunjungannya ke Maluku menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan kerja sama energi sekaligus memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan masyarakat lokal. Taula merupakan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia yang menjabat sejak 2025.
“Saya senang sekali bisa berkunjung ke tempat yang indah sekali, tetapi juga tempat yang sudah lama ada implementasi dari pemerintah New Zealand untuk mendukung ekonomi, khususnya di bidang energi lewat program Maluku New Zealand,” ungkap Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Taula.
Menurut Taula, keberhasilan kerja sama energi tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur semata. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting agar program energi terbarukan mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal dinilai harus terus diperkuat.
“Saya harap lewat program ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini secara baik. Saya pikir yang paling penting adalah masyarakat lokal. Kalau ada keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini, program seperti ini sangat penting,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah Indonesia, kerja sama dengan Selandia Baru telah diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan di wilayah kepulauan. Salah satu contoh yang disorot adalah Pulau Tiga, Maluku, yang sebelumnya sangat bergantung pada pembangkit diesel. Revitalisasi PLTS mikrogrid berkapasitas 75 kWp membuat sistem tersebut dapat beroperasi lebih optimal dan mendukung layanan listrik masyarakat. Program pelatihan operator PLTS dan pemberdayaan pemuda lokal juga menjadi bagian dari pendekatan tersebut.
Perubahan itu dinilai tidak berhenti pada persoalan penerangan. Ketersediaan listrik selama 24 jam membuka peluang aktivitas ekonomi baru di tengah masyarakat. Penggunaan peralatan rumah tangga, akses komunikasi, hingga aktivitas produktif menjadi lebih memungkinkan setelah pasokan listrik tidak lagi terbatas seperti ketika pembangkit diesel hanya beroperasi beberapa jam.
“Setelah ada listrik 24 jam, mereka sekarang sudah punya radio. Terus kemarin ada ibu-ibu saya tanya spontan ternyata sudah beli mesin cuci. Ini listrik sangat membantu,” ungkap pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kerja sama fase kedua, lanjutnya, akan diarahkan untuk menjawab pekerjaan rumah yang masih besar di wilayah kepulauan. Selain pembangunan pembangkit, perhatian diberikan pada penguatan keterampilan tenaga lokal melalui kerja sama dengan Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon. NZMATES sebelumnya memang telah mendukung pengembangan laboratorium pelatihan energi surya di Universitas Pattimura serta pengembangan kurikulum energi terbarukan di Politeknik Negeri Ambon.
Tantangan lain adalah tingginya biaya pembangkitan listrik di pulau-pulau kecil yang masih mengandalkan bahan bakar minyak. Pemerintah melihat pengembangan sumber energi lokal seperti tenaga surya, angin, dan air sebagai salah satu cara mengurangi ketergantungan terhadap diesel sekaligus menekan beban subsidi. Secara nasional, bauran energi baru terbarukan disebut telah mencapai sekitar 18,3 persen, namun wilayah kepulauan masih menghadapi persoalan ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil.
“Kalau di satu tempat airnya kurang, maka kita bisa memaksimalkan pembangkit listrik tenaga surya ataupun pembangkit listrik tenaga angin yang bisa diciptakan di tempat tersebut. Jadi tidak perlu BBM-nya ditranspor dari Jakarta,” terangnya
Pemerintah menargetkan perluasan akses listrik hingga tidak ada lagi masyarakat yang hidup tanpa penerangan listrik pada 2029. Dalam konteks itu, kerja sama Indonesia-Selandia Baru dinilai dapat menjadi instrumen untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau kecil, sekaligus mengembangkan model energi yang lebih sesuai dengan karakter geografis Maluku.
Dokumen perencanaan pembangunan nasional sendiri mencatat sistem kelistrikan Maluku masih terdiri atas sejumlah sistem kecil yang tersebar di wilayah kepulauan, sementara provinsi ini memiliki potensi besar energi surya, panas bumi, air, dan angin.
Fase kedua karena itu tidak hanya diarahkan pada pembangunan PLTS baru. Pemerintah dan mitra Selandia Baru juga membuka peluang pengembangan proyek percontohan yang mengombinasikan beberapa sumber energi serta memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi, termasuk pengeringan dan aktivitas produktif lainnya. Dengan pendekatan tersebut, energi terbarukan diharapkan tidak berhenti sebagai solusi penerangan, tetapi menjadi fondasi penggerak ekonomi masyarakat kepulauan Maluku.(MB-01)
About the Author
