Ambon.malukubarunews.com– DPRD Maluku menegaskan komitmennya mengawal pemenuhan hak Participating Interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Selain memastikan hak tersebut terealisasi, DPRD juga mendorong keterlibatan masyarakat Maluku dalam pengelolaan sektor migas melalui penguatan konten lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan pelaku usaha daerah.Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Maluku Komisi III , Rovik Afifudin, kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, proses pengurusan PI 10 persen masih berlangsung, meski saat ini masih terdapat sejumlah tahapan administrasi yang harus diselesaikan bersama pemerintah kabupaten, terutama daerah penghasil.
“PI 10 persen itu merupakan hak Maluku. Saat ini prosesnya masih berjalan, hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan dikomunikasikan, terutama dengan kabupaten penghasil,” terang Rovik Afifudin.
Ia menjelaskan, DPRD Maluku terus mengawal proses tersebut agar hak daerah tidak hilang dalam pelaksanaan proyek migas terbesar di Indonesia Timur itu. Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten menjadi bagian penting untuk mempercepat penyelesaian administrasi sehingga PI 10 persen dapat segera direalisasikan.
Lebih jauh, Rovik menegaskan bahwa perjuangan DPRD tidak hanya berfokus pada kepemilikan saham melalui PI 10 persen, tetapi juga memastikan masyarakat Maluku memperoleh manfaat ekonomi secara langsung melalui keterlibatan dalam rantai industri migas.
“Kita ingin tidak hanya mendapatkan PI 10 persen, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan konten lokal sehingga benar-benar mampu memberdayakan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama pelaksana proyek telah membahas penguatan konten lokal agar peluang usaha, pengadaan barang dan jasa, serta penyerapan tenaga kerja dapat diprioritaskan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Maluku.
Rovik menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam memaksimalkan manfaat pembangunan Blok Masela. Karena itu, pemerintah daerah perlu mempercepat program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, serta membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar agar tenaga kerja lokal memenuhi standar kompetensi industri migas.
“Kalau memang dinilai belum siap, maka tugas kita adalah menyiapkannya. Sumber daya manusia harus dipersiapkan melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar agar masyarakat Maluku memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” jelasnya
Ia optimistis pembangunan Blok Masela akan menciptakan ribuan peluang kerja serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung, mulai dari jasa, konstruksi, logistik, hingga usaha mikro dan menengah. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan diminta menyusun strategi sejak dini agar masyarakat Maluku menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam proyek strategis nasional tersebut.
Dengan pengawalan terhadap realisasi PI 10 persen, penguatan konten lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, DPRD Maluku berharap manfaat ekonomi Blok Masela dapat dirasakan secara luas. Keberhasilan proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya pelaku usaha lokal di Provinsi Maluku.(MB-01)
About the Author
