Ambon.malukubarunews.com – Hampir semua BUMN yang mengelolah kapal motor penyeberangan atau Fery di Maluku macet atau gagal.Macet mengelolah,diakibatkan Tahun 2023 alokasi APBN untuk membiayai penyeberangan di Maluku sebesar Rp.97. Miliard yang bisa digunakan hanya Rp.64 Miliard dan sisa Rp. 32 Miliard akan dikembalikan ke Kas Negara.Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku Amos Yermias kepada Wartawan di ruang Komisi III usai Rapat bersama Mitra Kerja dinas PUPR , Perumahan pemukiman, Balai pengelola transportasi darat kelas satu Maluku,Dinas perdagangan dan Dinas perhubungan menggelar rapat menyampaikan aspirasi ke kementerian di Jakarta . Selasa,27 Februari 2024 di ruang rapat komisi III .
Dikatakan Yermias yang dilakukan oleh BUMN itu,merugikan rakyat Maluku.”Kita tidak bilang BUMN mana.tapi itu merugikan rakyat .Sehingga tadi Kita minta BPTD laporkan mereka ke aparat penegak hukum untuk di usut sampai tuntas penyalahgunaan anggaran subsidi.Karena kami tekankan bahwa anggaran membangun sebuah kapal itu puluhan miliar kemudian puluhan miliar itu dibuang-buang dalam bentuk barang yang sudah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan kemudian karam yang dikelola BUMD BUMN menggunakan uang rakyat.”tekan Amos .
Olehnya itu,Kami mengusulkan tadi agar subsidi kapal motor penyeberangan dikelola saja oleh perusahaan-perusahaan swasta yang memang profesional seperti BUMN,ASDP, Dharma Indah .Karena mereka itu pengusaha-pengusaha yang memang selama ini konsentrasi di berhubungan baik laut maupun penyeberangan maka mestinya itu menjadi perhatian supaya ke depan tender-tender itu di menangkan oleh mereka-mereka itu .Sehingga mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap angkutan laut maupun angkutan penyeberangan di Maluku.
Demikian semua aspirasi akan disampaikan ke kementerian Jakarta.Jadi di akhir masa jabatan ini kita ingin juga membawa aspirasi.Mudah-mudahan bisa bermanfaat.”tutup Yermias ( MB-01).
