Ambon, MalukuBaruNews.com — Pemerintah Kota Ambon mencatat sejumlah capaian positif dalam kinerja ekonomi sepanjang triwulan II tahun 2025. Meski pertumbuhan ekonomi sedikit menurun dari 5,9% menjadi 4%, indikator makro lainnya menunjukkan tren yang membaik, termasuk penurunan angka kemiskinan dan inflasi.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam wawancara khusus pada Senin, 6 Oktober 2025 ruang rapat Vlisingen Kota Ambon, menegaskan bahwa situasi ekonomi daerah masih dalam kendali, meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal dan keterbatasan anggaran pembangunan.
“Kita bersyukur bahwa indikator-indikator ekonomi seperti kemiskinan dan inflasi menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan, misalnya, turun dari 5,13% menjadi 4,3% di semester pertama ini. Ini capaian yang positif,” ungkap Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam wawancara
Menurutnya, data tersebut diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengacu pada prosedur standar nasional. Pemerintah kota, katanya, hanya mengelola dan menindaklanjuti data itu melalui kebijakan fiskal dan program kerja yang disusun secara efisien.
“Kami hanya menerima data dari BPS, dan ini hasil yang harus kita syukuri. Di tengah keterbatasan, kita tetap mengupayakan efisiensi dan memaksimalkan belanja pemerintah agar tetap berdampak bagi perekonomian lokal,” ujarnya.
Walikota juga menyoroti penurunan inflasi Kota Ambon yang dirilis BPS pada bulan September lalu. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari pengendalian harga serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pokok.
“Ini adalah sinyal baik bahwa langkah-langkah pengendalian harga dan distribusi barang berjalan efektif. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan semua pihak—perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat—sangat dibutuhkan,” kata Bodewin.
Ia menegaskan pentingnya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kota Ambon agar iklim investasi tetap terbuka dan menarik bagi investor, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan perdagangan.
“Mari kita jaga Ambon tetap aman. Tanpa keamanan, tidak akan ada investasi. Kalau ada investor masuk, maka akan tercipta lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan itu berdampak langsung pada penurunan kemiskinan,” jelasnya.
Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), lanjutnya, setiap indikator makroekonomi seperti tingkat kemiskinan, inflasi, dan pengangguran memiliki target capaian yang ditetapkan secara jelas dan terukur setiap tahun melalui RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
Namun, Bodewin tak menutup mata pada sejumlah kendala serius, terutama minimnya alokasi anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Keterbatasan ini sangat memengaruhi proyek-proyek infrastruktur penting di Kota Ambon.
“Kalau kita hanya mengandalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), jelas tidak cukup. Banyak jalan rusak di Ambon yang membutuhkan dukungan pusat. Tanpa itu, kita kesulitan,” katanya menegaskan.
Ia memberi contoh, dana infrastruktur dari Kementerian PUPR yang dialokasikan lewat DAK memiliki peruntukan spesifik, dan bila nihil, maka proyek pembangunan akan terganggu. Hal ini, menurut Walikota, menunjukkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat agar distribusi anggaran lebih adil dan tepat sasaran.
Pemerintah Kota Ambon kini berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi demi keberlanjutan pembangunan di ibu kota Provinsi Maluku itu.(MB-*)
