Jakarta , MalukuBaruNews.com — Sebuah langkah strategis dalam pembangunan perumahan rakyat di Maluku kembali tercatat. Selasa (16/9/2025), bertempat di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri II Jakarta, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Penandatanganan ini disaksikan oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Maluku, termasuk Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, serta pejabat tinggi lainnya seperti Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, dan pimpinan perbankan penyedia KPR subsidi seperti BTN dan BP Tapera.
Nota Kesepakatan tersebut mengatur sinergitas dalam penyediaan dan pemutakhiran data serta penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN di Provinsi Maluku. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berbasis data tunggal dari BPS.
“Ini kesempatan emas buat Bupati/Wali Kota se-Maluku untuk bicara dengan Kepala BPS langsung. Data yang valid itu penting agar tidak salah sasaran. Saya sudah perintahkan, kita pakai satu data, data dari BPS,” tegas Maruarar.
Sebanyak 3.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk Maluku pada tahun 2025. Menteri Maruarar menyebut bahwa program ini adalah bagian dari target nasional penyediaan 220 ribu unit rumah subsidi melalui skema pembiayaan dari BTN dan BP Tapera.
Dalam forum audiensi yang berlangsung akrab namun substantif itu, Wali Kota Ambon menyampaikan komitmennya mendukung penuh realisasi program di wilayahnya. Ia menekankan bahwa kebutuhan hunian layak di Ambon sangat mendesak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terbebani biaya kepemilikan rumah.
“Pemerintah Kota Ambon siap menyukseskan program ini. Kami akan siapkan data yang akurat, lahan yang memadai, dan percepatan izin agar pembangunan bisa segera terealisasi,” ungkap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menjadi tokoh sentral dalam forum ini, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat menunjukkan perhatian serius terhadap pembangunan di Maluku. Ia juga menekankan bahwa seluruh program akan berjalan berdasarkan data BPS, agar tepat sasaran dan efektif.
“Kami memiliki data akurat. Dengan data dari BPS, kita tidak salah menyasar penerima bantuan. Ini yang akan membuat pembangunan menjadi valid dan akuntabel,” ujar Hendrik Lewerissa dengan nada tegas.
Menteri Maruarar menyambut pernyataan tersebut dengan menggarisbawahi bahwa kebijakan satu data merupakan arahan langsung Presiden dalam rapat kabinet. Ia juga menyatakan bahwa kinerja kepala daerah akan dinilai berdasarkan seberapa mampu menyerap program yang berbasis data tersebut.
“Dalam arahannya, Bapak Presiden telah menegaskan bahwa data yang digunakan adalah data dari BPS. Kami patuh dan tidak akan gunakan data lain,” ujar Maruarar, memperkuat komitmen pusat dalam mewujudkan pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy).
Suasana dalam forum tersebut menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antara pusat dan daerah sedang berada dalam jalur yang positif. Ketika Menteri menanyakan kesiapan daerah untuk menyerap kuota rumah subsidi, jawaban Gubernur Maluku keluar lantang:
“Siap!” kata Hendrik Lewerissa disambut tepuk tangan hadirin.
Dengan kesepakatan ini, Maluku bukan hanya menerima bantuan infrastruktur, tetapi juga kepercayaan. Warga Maluku, khususnya di Ambon dan kabupaten lain, kini memiliki harapan nyata akan hunian yang layak dan terjangkau.(MB-01)
