Ambon, MalukuBaruNews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pentingnya optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah (Perda), serta pengamanan kepala daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan “Temu Gubernur Maluku dengan Jajaran Satpol PP Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku” yang digelar di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/8/2025).
Acara tersebut menjadi momen strategis untuk mengevaluasi serta menguatkan peran Satpol PP menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2025, yang dinilai rawan dari sisi ketertiban dan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kehadiran Satpol PP adalah representasi langsung dari negara dalam menciptakan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan penegakan aturan yang berlaku .Ini lembaga strategis yang perannya sangat vital .”ungkap Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath.
Dalam sambutannya, Vanath menyoroti bahwa Satpol PP merupakan satu-satunya organisasi perangkat daerah (OPD) yang pengaturannya berdiri secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan status istimewa Satpol PP dibanding OPD lainnya yang hanya diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016.
“Ini menunjukkan bahwa Satpol PP bukan lembaga pelengkap,tetapi pilar utama dalam pengelolaan keamanan daerah dan penegakan hukum daerah sudah semestinya mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah serius dari pemerintah daerah ,” tegas Vanath.
Lebih lanjut, Vanath menyebutkan bahwa saat ini terdapat ratusan Perda dan Perkada yang harus ditegakkan, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan personel, fasilitas pendukung, hingga alokasi anggaran yang minim.
“Kita tidak bisa menutup mata,Satpol PP memikul beban besar dalam menjaga ketertiban di tengah keterbatasan.Maka diperlukan dukungan sarana,prasarana dan anggaran yang sesuai sebagaimana diajarkan dalam Permendagri nomor 17 Tahun 2019 .” jelasnya.
Vanath juga menegaskan bahwa Satpol PP kini juga diberikan tugas tambahan dalam mengawal dan mengamankan para kepala daerah, menangani demonstrasi, tawuran pelajar, serta mengamankan aset daerah. Semua ini membutuhkan kesiapan yang memadai secara logistik dan personel.”Satpol PP saat ini bukan hanya penegak Perda tapi juga pengawai kepala daerah .Mereka terlibat langsung dalam pengamanan terhadap potensi gangguan Trantibmas yang makin kompleks ,” ujar Vanath.
Menjelang Pemilukada, peran Satpol PP dan Linmas dianggap semakin krusial, terutama dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penertiban alat peraga kampanye yang kerap menimbulkan gesekan antar pendukung.
“Saya mengajak seluruh kepada daerah di Maluku untuk lebih memperhatikan dan mendukung keberadaan Satpol PP karena keberhasilan pelaksanaan pemilukada dan ketertiban umum sangat bergantung pada kesiapan mereka di lapangan ,” tambah Vanath.
Di akhir arahannya, Vanath memberikan motivasi kepada jajaran Satpol PP agar tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi keterbatasan.
“Saya tegaskan ,tetaplah melaksanakan tugas dengan konsisten dan profesional .Percayalah badai pasti berlalu semua kekurangan akan kita benahi bertahap agar Satpol PP semakin jaya dan optimal dalam menjalankan fungsinya ,” pungkasnya.(MB+01)
