Ambon.malukubarunews.com. – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Maluku Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Santika, Kota Ambon, pada Senin (20/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari inisiatif nasional untuk memperkuat struktur koperasi di tingkat akar rumput.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku ini merupakan langkah strategis dalam menyukseskan implementasi Program Koperasi Merah Putih, yang telah ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Saya menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah Dinas Koperasi Maluku yang telah memprakarsai konsolidasi ini. Ini penting untuk memperkuat roda organisasi koperasi di desa dan kelurahan,” kata Abdullah Vanath dalam sambutannya.
Vanath menekankan bahwa konsolidasi ini tidak hanya berlangsung di Maluku, tetapi juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk kesiapan terhadap pelaksanaan program strategis tersebut.
“Hari ini, seluruh provinsi di Indonesia tengah melakukan konsolidasi guna mematangkan dan memperkuat struktur organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tegasnya.
Menurut Vanath, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung keberhasilan program ini, dengan proyeksi mencapai ratusan triliun rupiah dari berbagai sektor, termasuk permodalan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan.
“Kita harus mempersiapkan segala kebutuhan agar penggunaan anggaran sebesar ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Vanath menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih adalah program prioritas nasional yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah. Ia menyampaikan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota agar berkomitmen mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Saya ingatkan, Koperasi Merah Putih adalah program prioritas nasional. Kepada para Bupati dan Wali Kota, siapa yang tidak membantu mensukseskan program ini akan diberikan sanksi,” kata Vanath mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri.
Program ini dirancang sebagai solusi terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap pembiayaan formal. Ia mengungkapkan bahwa tingkat penyaluran kredit masyarakat di bank-bank Himbara masih di bawah 10 persen, menunjukkan perlunya kehadiran koperasi yang lebih kuat dan inklusif.
“Salah satu latar belakang program ini adalah rendahnya akses kredit masyarakat. Koperasi Merah Putih menjadi jawaban atas ketimpangan itu,” tegasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Koordinator Wilayah 11 Satgas Koperasi Merah Putih Kementerian Koperasi RI, Asisten Deputi Rantai Pasok, pimpinan OPD, kepala dinas koperasi kabupaten/kota se-Maluku, serta perwakilan kepala daerah dan lembaga vertikal.
Dengan penyelenggaraan rapat ini, Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas melalui koperasi sebagai pilar utama.(MB-01)
