Ambon Maluku , malukubarunews.com – Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bodong yang merugikan puluhan guru di Kota Ambon. Seorang perempuan berinisial G yang diduga terlibat dalam praktik tersebut ternyata bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan istri seorang ASN.
Fakta itu diungkapkan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam konferensi pers yang di dampingi Sekretaris Kota Ambon dan Kepala Inspektorat di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, pukul 09.00 WIT.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan hasil pemeriksaan Inspektorat terkait kronologis modus operandi, pihak-pihak yang diduga terlibat, hingga dampak keuangan daerah akibat peredaran SK kenaikan pangkat tidak sah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, praktik tersebut mulai berlangsung pada Maret 2026. G, yang diketahui bukan ASN melainkan istri seorang ASN, mendatangi sejumlah sekolah di Kota Ambon dengan mengenakan seragam. Kepada para guru, G mengaku sebagai pendamping Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan konsultan pendidikan yang dapat membantu pengurusan kenaikan pangkat.
Untuk meyakinkan para guru, G membawa surat tugas koordinasi yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Dalam surat tersebut, G seolah-olah ditetapkan sebagai konsultan pendidikan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, Inspektorat menemukan bahwa surat tugas dimaksud tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.
Modus tersebut kemudian berlanjut dengan meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru. G berdalih bahwa akses tersebut diperlukan untuk membantu pengurusan penetapan angka kredit konvensional secara manual. Para guru yang mempercayai tawaran tersebut kemudian menyerahkan data akses akun kepegawaian mereka.
Memasuki April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat. Namun, kejanggalan muncul setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencurigai keaslian tanda tangan dalam dokumen tersebut. Pada 4 Juni 2026, JM yang diduga sebagai pembuat utama SK bodong memblokir kontak G. Kendati demikian, dokumen yang tidak sah tersebut masih beredar hingga Agustus 2026.
Kepastian mengenai status dokumen itu kemudian diperoleh pada Oktober 2026. BKN Kantor Regional IV menegaskan bahwa SK kenaikan pangkat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh BKN.
Menindaklanjuti persoalan itu, Inspektorat Kota Ambon memulai audit resmi pada 19 Oktober 2026 untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dari hasil audit, Inspektorat mengidentifikasi empat pihak yang diduga mempunyai peran dalam praktik tersebut. G diduga menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN untuk mengubah penetapan angka kredit, dan menyerahkan SK yang tidak sah. OKS, seorang pegawai BKPSDM, diduga menerima serta menginput berkas dari G tanpa melalui mekanisme resmi. RR diduga menjadi penghubung antara G, JM, dan para guru, termasuk meminta pembuatan penetapan angka kredit konvensional.
Sementara JM diduga menjadi pembuat utama SK bodong. Peran masing-masing pihak tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Inspektorat menemukan sebanyak 45 ASN guru dari lebih 20 sekolah atau satuan pendidikan di Kota Ambon menerima SK yang tidak sah. Dokumen tersebut diproses di luar mekanisme resmi Pemerintah Kota Ambon melalui BKPSDM. Salah satu temuan mendasar adalah tidak adanya Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN, yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur sebelum SK dicetak dan ditandatangani Wali Kota.
Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian data dalam dokumen. Bahkan, ada guru yang menerima dua SK berbeda, yakni satu SK asli yang diproses melalui jalur resmi dan satu SK bodong yang diduga diurus melalui G.
Dampak finansial dari praktik tersebut juga terungkap. Hasil pemeriksaan menemukan uang sebesar Rp74,7 juta yang diserahkan oleh para guru kepada pihak-pihak yang diduga terlibat. Sementara itu, penyesuaian pembayaran gaji berdasarkan SK tidak sah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang berdampak pada keuangan daerah sebesar lebih dari Rp24,6 juta. Kerugian tersebut baru terhitung dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Atas temuan tersebut, Inspektorat memberikan sejumlah rekomendasi kepada Wali Kota Ambon. Rekomendasi itu meliputi penguatan sistem pengendalian internal dalam proses kenaikan pangkat, sosialisasi menyeluruh mengenai prosedur resmi kepada seluruh ASN, serta larangan menyerahkan username, password, dan kode akses MyASN kepada pihak lain.
Selain itu, seluruh SK kenaikan pangkat perlu diverifikasi ulang dan pihak yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi administratif kepegawaian.
Inspektorat juga merekomendasikan agar kasus tersebut diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana. Kepala Inspektorat menegaskan bahwa hasil pemeriksaan beserta bukti dokumen SK asli dan SK bodong akan disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Saya telah memerintahkan agar hasil pemeriksaan ini, beserta bukti SK asli dan SK bodong itu dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kepala Inspektorat.
Inspektorat menegaskan bahwa kewenangannya terbatas pada pemeriksaan dan audit internal, bukan menetapkan tersangka. Penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum, termasuk menelusuri aliran uang, rekening, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Ambon sekaligus peringatan bagi seluruh ASN, khususnya tenaga pendidik, agar tidak menyerahkan akses akun MyASN kepada pihak lain dan tidak mudah tergiur tawaran pengurusan kenaikan pangkat secara instan di luar prosedur resmi. Pemerintah Kota Ambon diharapkan memastikan seluruh proses administrasi kepegawaian berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon.(MB-01)
About the Author
