Piru.malukubarunews.com – Kasus dugaan pencurian uang daerah yang di duga melibatkan Akbar haruslah di usut tuntas oleh Krimsus Polda Maluku di Ambon,
Pasalnya kasus tersebut sudah cukup lama berada dalam proses hukum yang sedang di tangani oleh Krimsus Polda Maluku. Selain itu, Krimsus juga sudah beberapakali datang ke sbb untuk melakukan pemeriksaan, baik terhadap sejumlah saksi maupun terhadap fisik bangunan,
Sedangkan Akbar sendiri telah di periksa oleh krimsus di Ambon, bahkan saat krimsus datang lagi ke kabupaten seram bagian barat, Akbar kembali di panggil dan di periksa lanjut,
Setelah selesai pemeriksaan, sampai dengan saat ini krimsus belum juga menjelaskan hasil nya kepada public, selain Rutumalesi terlihat ada beberapa kelompok masyarakat yang juga turut untuk mendesak krimsus Polda Maluku agar kasus Rehablitas gedung PKK di sbb harus di percepat.
Tuntutan warga itu di lakukan dengan cara berorasi, mulai dari depan gedung kriminal kusus (Dirkrimsus ) mabes polri di Jakarta sampai kembali berorasi di depan krimsus Polda Maluku di Ambon,
Aksi dari kelompok masyarakat tersebut, mereka meminta agar kasus dugaan korupsi yang terdapat pada proyek Rehablitas gedung PKK di sbb, haruslah di tuntaskan oleh krimsus Polda Maluku,
Untuk di ketahui kasus dugaan pencurian uang daerah ini, di duga di lakukan secara berjamaa, mulai dari proses pembuatan perencanaan sampai pada proses tender berlangsung,
Dugaan kejahatan berjamaa dan dugaan pencurian uang daerah yang sedang terjadi terhadap proyek Rehablitas gedung PKK di duga kuat Akbar adalah otak di balik semua ini,
Saya meminta kepada krimsus Polda Maluku di Ambon, agar direktur CV Aurora Marwangeng, Andi Nur Akbar, haruslah di periksa dan segerah di tangkap bila krimsus telah menemukan bukti yang cukup, karena perbuatan yang dilakukan oleh Akbar, di duga telah merugikan keuangan daerah, hal ini di sampaikan oleh Mozes Rutumalessy, via telepon selulernya Jumat 5 April 2024
Mozes dalam ucapan akhir, saya mintakan kepada aparat penegak hukum di sbb, (APH) agar kasus dugaan pencurian uang daerah di sbb yang saat ini sangat meresahkan masyarakat haruslah di sentuh oleh hukum, seperti kasus uang makan minum di DPRD sbb, dan juga proyek jalan Rumasoa Niniari gunung,(*)