Tulehu, Malukubarunews.com – Rencana pengembangan Pelabuhan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah hingga kini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu, Rusandi Asdi,SE.MM., dalam keterangan pers, Kamis (19/9/2025). Ia menjelaskan bahwa untuk pengembangan pelabuhan dibagi dalam tiga tahapan: jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan fokus pada peningkatan kapasitas layanan publik, logistik, dan keselamatan pelayaran.
“Untuk rencana pembangunan jangka pendek mencakup 24 jenis pekerjaan fisik, seperti aula serbaguna, gudang, area UMKM, toilet umum, masjid, area parkir, ruang tunggu pengemudi, ruang genset, hingga fasilitas pengelolaan limbah dan ruang terbuka hijau,” papar Rusandi Asdi.
Menurutnya penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tulehu telah mendapatkan pertimbangan teknis Rencana Induk Pelabuhan dari Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla. Namun, belum bisa dilanjutkan karena belum diterbitkannya rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah (RTRW) dari pemerintah daerah sebagai syarat untuk mendapatkan penetapan Rencana Induk Pelabuhan oleh Menteri Perhubungan.
“Saat ini kami sedang berproses untuk mendapatkan rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Bupati Maluku Tengah dan Gubernur Maluku. Setelah rekomendasi ini didapatkan, barulah Rencana Induk Pelabuhan Tulehu bisa ditetapkan oleh Menteri Perhubungan karena Pelabuhan Tulehu secara Hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul (PP) sehingga penetapan RIP oleh Menteri Perhubungan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian RTRW Provinsi Maluku dan Kab. Maluku Tengah ,” jelasnya.
Untuk jangka menengah, pengembangan difokuskan pada rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat usia operasional atau dampak bencana. Sedangkan untuk jangka panjang,
ditargetkan pada pemeliharaan seluruh infrastruktur pelabuhan.
“Optimalisasi fasilitas pelabuhan menjadi bagian penting jangka panjang, terutama dalam menjaga kelaikan infrastruktur pelabuhan sebagai simpul pelayanan penumpang ke Pulau Seram, Pulau Saparua dan Pulau Banda,” tambahnya.
Proyek pengembangan pelabuhan ini dinilai sangat strategis karena menyangkut dengan optimalisasi pelayanan kepada pengguna jasa transportasi laut. Rusandi berharap semoga proses untuk mendapatkan rekomendasi RTRW dari Bupati dan Gubernur berjalan lancar tanpa kendala agar tahapan pengembangan pelabuhan bisa segera terwujud.(MB-01)
