Ambon.malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi memulai tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon pada Selasa, 14 April 2026, sebagai bagian dari upaya strategis menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan.
Musrenbang RKPD 2026 menjadi momentum krusial karena menandai fase percepatan pembangunan setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku melewati tahap konsolidasi. Fase ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan yang kini diarahkan menuju akselerasi program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Maluku.
“Keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Inilah momentum untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat, ” ungkap Lewerissa.
Dari sisi capaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Maluku mencatat sejumlah indikator positif sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV 2025 mencapai 5,44 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39 persen. Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 15,34 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren peningkatan signifikan, mencapai 74,69 poin dan menempatkan Maluku dalam kategori “tinggi”. Capaian ini diperkuat dengan keberhasilan Maluku keluar dari zona merah dan masuk ke zona hijau dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2025.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional, di antaranya predikat Badan Publik Informatif serta penghargaan SPM Awards 2025. Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
“Penghargaan yang kita raih bukanlah tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” beber Lewerissa.
Dalam konteks pembangunan strategis, pemerintah daerah terus mengawal berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Maluku, seperti pengembangan Blok Masela, pembangunan Bendungan Wayapo, serta Maluku Integrated Port. Proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, berbagai program pendukung juga terus diakselerasi, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan rumah layak huni, serta pengembangan kampung nelayan Merah Putih. Program-program ini dirancang untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Melalui Musrenbang RKPD 2026,
Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih cerdas, inovatif, dan kolaboratif dalam menghadapi dinamika global serta keterbatasan fiskal daerah. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.(MB-*)
About the Author
