Ambon, Malukubarunews.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal secara serius aspirasi mahasiswa Kecamatan Batabual terkait kondisi Jalan mako-kayeli, kayeli-ilath yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Hal itu disampaikan dalam respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon. Jumat (27/6/2025).
Dalam kondisi hujan deras, mahasiswa dari wilayah Batabual tetap melakukan aksi sebagai bentuk protes atas buruknya kondisi infrastruktur jalan yang sudah lama terbengkalai. Jalan tersebut dinilai sangat vital karena menjadi penghubung utama antara dua kabupaten di Pulau Buru.
“Jalan Mako yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Buru Selatan kondisinya sangat memprihatinkan. Sejak 2012, statusnya tidak jelas, dan sering kali hanya menjadi permainan administrasi tanpa realisasi,” ujarnya Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton.
Ia menambahkan bahwa masalah ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat dalam mobilitas, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“Kami tahu persis bahwa Pemkab Buru sudah pernah memulai pembangunan. Namun setelah itu, tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Maka, ini menjadi tanggung jawab moral dan politik kami di DPRD Provinsi,” tegas Solichin.
Aksi mahasiswa dinilai sebagai bentuk aspirasi yang sah dan perlu mendapat perhatian serius. Komisi I, lanjut Solichin, mengapresiasi semangat mahasiswa yang tetap konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat meskipun di tengah cuaca ekstrem.
“Hari ini kami bersyukur karena para mahasiswa diterima langsung oleh Gubernur Maluku. Itu menunjukkan bahwa aspirasi mereka tidak diabaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Solichin mengungkapkan bahwa Komisi I akan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan status jalan tersebut secara jelas, termasuk memasukkannya dalam prioritas pembahasan APBD tahun anggaran mendatang.
“Kami akan mengawal sampai jalan ini masuk ke skema pembiayaan APBD. Ini bukan soal politis, tapi soal komitmen pelayanan terhadap masyarakat,” kata dia.
Ia juga menyebut bahwa Komisi I telah melakukan kunjungan lapangan ke wilayah tersebut dan mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan akses ekonomi dan distribusi hasil pertanian serta perikanan.
“Sektor perikanan dan pertanian di wilayah itu sangat potensial, tapi terhambat karena akses jalan yang rusak parah. Kita tidak bisa terus membiarkan ini,” tambahnya.
Komisi I juga mengajak seluruh elemen, termasuk mahasiswa, ormas, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini hingga tuntas. Koordinasi lintas sektor dengan eksekutif dan legislatif akan terus ditingkatkan agar tidak ada lagi pembangunan yang tertunda karena kelalaian administratif.(MB-01)
