Ambon Maluku , malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi Maluku berhasil keluar dari Zona Merah atau Zona Rentan dan masuk Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Capaian ini menandai perubahan kategori penilaian upaya pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah setelah beberapa tahun sebelumnya Provinsi Maluku berada dalam kategori rentan.
Perubahan tersebut berlangsung di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath. Hasil penilaian ini menjadi indikator perkembangan upaya pembenahan sistem birokrasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi capaian tersebut disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
Penilaian MCSP KPK merupakan instrumen untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dalam penilaian Tahun 2025, terdapat delapan area intervensi strategis yang menjadi perhatian, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Delapan area tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran menjadi pintu awal untuk memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta penyaluran pelayanan publik membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Optimalisasi PAD juga menjadi bagian penting untuk memastikan potensi pendapatan daerah dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. Menurutnya, keberhasilan masuk Zona Hijau menunjukkan bahwa berbagai langkah pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan pencegahan korupsi telah menunjukkan perkembangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja memenuhi indikator dan target penilaian MCSP KPK.
“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”ujarnya
Meski demikian, Gubernur mengingatkan agar capaian Zona Hijau tidak membuat seluruh jajaran pemerintahan berpuas diri. Hasil penilaian tersebut harus dijadikan motivasi untuk memperkuat integritas aparatur, memperbaiki sistem dan regulasi, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Dengan demikian, perubahan kategori penilaian tidak hanya tercermin dalam pemenuhan dokumen dan indikator administratif, tetapi juga dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Perhatian khusus juga perlu diarahkan pada penguatan peran APIP sebagai unsur pengawasan internal pemerintah.
Pengawasan yang efektif dibutuhkan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban anggaran. Di sisi lain, pembenahan manajemen ASN, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan secara konsisten agar hasil reformasi birokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keberhasilan masuk Zona Hijau MCSP 2025 merupakan perkembangan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku, tetapi bukan jaminan bahwa seluruh risiko korupsi telah hilang. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi penerapan sistem pengendalian, memastikan setiap OPD menjalankan standar tata kelola yang ditetapkan, serta membangun transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran daerah. Karena itu, capaian tersebut perlu diikuti evaluasi berkelanjutan dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan tidak semata-mata diukur dari perubahan zona penilaian KPK, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu mencegah penyimpangan, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan menjadikan capaian ini sebagai pijakan untuk memperkuat pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat serta percepatan pembangunan Maluku.(MB-01)

