Ambon.malukubarunews.com – Kepala Bidang Marga Dinas PUPR Maluku Ati di duga takut menghadiri pengawasan Proyek yang ia tangani selama ini di beberapa daerah bersama DPRD, ada apa ya .Sikap Ati yang demikian menjadi penilaian DPRD Maluku Komisi III.
“Bertahun-tahun Ati tidak pernah hadir saat pengawasan kedua nanti .saya ( Beta ) minta Gubernur untuk tegas. Seluruh Kabid harus hadir mendampingi komisi apalagi yang bermitra dengan Komisi III. Kabid Bina Marga Ati PUPR Maluku sering kali tidak merespons saat dihubungi.
“Tiap ditelepon tidak pernah angkat. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Harus ditegakkan aturan dan bila perlu di ganti.” Jelas Anggota DPRD Maluku Richart Rahakbawaat dengan tegas saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD Maluku lalu .
Richart dengan nada tegas meminta Gubernur Maluku untuk menertibkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Maluku yang dinilai tidak pernah hadir saat pengawasan proyek bersama DPRD.”tegasnya lagi
Richart mebeberkan bayangkan saja mereka punya proyek tapi yang turun hanya anak buah dan Kabid tidak tahu kondisi lapangan dan bahkan tidak tahu lokasi proyek. Kalau ditanya, jawabannya selalu ‘tidak ada uang’. Kalau memang tidak ada uang, jangan jadi Kabid,” beber Richart di hadapan Gubernur Maluku.
Dirinya juga menilai alasan yang disampaikan Kabid Ati sangat melecehkan fungsi pengawasan DPRD. Dan absennya Kabid dalam pengawasan proyek-proyek besar yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.”selain itu, perilaku sejumlah Kabid dalam lima tahun terakhir terkesan abai terhadap kewajiban turun ke lapangan.”Mau turun oke, tidak juga tidak apa-apa. Seolah tidak peduli. Ini harus diubah,”tandasnya
Kami meminta Gubernur Maluku bertindak tegas agar pelaksanaan pengawasan proyek infrastruktur di daerah bisa berjalan maksimal dan akuntabel.”tutup Richart (*)
