Ambon.Malukubarunews.com — DPRD Provinsi Maluku mendorong penguatan infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah kepulauan sebagai bagian dari upaya memperluas akses jaringan telekomunikasi dan internet bagi masyarakat. Ketersediaan listrik dinilai menjadi salah satu prasyarat penting agar pembangunan serta pengoperasian fasilitas telekomunikasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, PT PLN Maluku dan Maluku Utara melalui UP3 Maluku, serta PT Telkomsel di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun dan dihadiri pimpinan serta anggota kedua komisi.Pembahasan difokuskan pada kebutuhan ketersediaan pasokan listrik PLN di sejumlah titik yang menjadi lokasi pembangunan dan pengembangan fasilitas internet. Isu tersebut menjadi penting bagi Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan dengan wilayah permukiman yang tersebar dan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun memberikan apresiasi kepada PT Telkomsel dan PT PLN atas dukungan terhadap pembangunan menara telekomunikasi maupun jaringan listrik di sejumlah wilayah. Menurutnya, infrastruktur tersebut memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Kami memberikan apresiasi kepada PT Telkomsel dan juga PLN yang telah membantu masyarakat Maluku dalam pembangunan tower dan jaringan listrik, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya,” ucap Benhur.
Kei, Aru, MBD dan Maluku Selatan Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, sejumlah wilayah menjadi perhatian, antara lain Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), serta wilayah Maluku Selatan. DPRD menilai persoalan kelistrikan di wilayah-wilayah tersebut perlu ditangani secara terkoordinasi agar pembangunan jaringan komunikasi tidak terhambat oleh keterbatasan pasokan energi.
Benhur menekankan, pembangunan jaringan internet tidak dapat dipisahkan dari kesiapan infrastruktur kelistrikan. Karena itu, koordinasi antara PLN, Telkomsel dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan fasilitas telekomunikasi yang telah atau akan dibangun dapat berfungsi secara optimal.
“Kami berharap pihak PLN terus-menerus melakukan koordinasi, sehingga proses pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut dapat tersedia dengan baik. Dengan demikian, pembangunan jaringan komunikasi dapat ditingkatkan dan masyarakat di wilayah sekitar bisa menikmati layanan internet,” harapnya
DPRD juga membahas peluang optimalisasi infrastruktur menara telekomunikasi yang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Infrastruktur tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah yang secara komersial memiliki tantangan tersendiri bagi pengembangan jaringan.
Pemanfaatan Infrastruktur BAKTI Diminta Dikaji Mendalam
DPRD Maluku menyatakan dukungan terhadap langkah Dinas Kominfo dan Telkomsel untuk membicarakan pemanfaatan infrastruktur BAKTI dengan pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut disertai penekanan agar skema pemanfaatannya didasarkan pada kajian menyeluruh dan tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah.
“Kami mendukung Dinas Kominfo, termasuk Telkomsel, untuk bersama-sama membicarakan hal ini dengan pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan. Namun, perlu ada kajian yang mendalam bersama pihak Telkomsel dan PLN agar proses pemanfaatannya tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah,” tegas Benhur.
Rapat juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan layanan telekomunikasi. DPRD berharap tersedianya lebih banyak pilihan layanan internet dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka.
Benhur menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Maluku perlu diarahkan pada manfaat publik. Aspek bisnis tetap menjadi bagian dari pengembangan layanan, tetapi menurutnya harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
“Apapun yang kita lakukan hari ini, kita kembalikan kepada semua pihak untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Urusan ini boleh berorientasi bisnis, tetapi bisnis yang kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku dan menjaga kepentingan setiap masyarakat, sehingga pembangunan daerah ini dapat berjalan jauh lebih baik,”tegasnya
Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam agenda tersebut. DPRD Maluku mendorong PLN, Telkomsel, Dinas Kominfo dan pemerintah pusat maupun daerah menyelaraskan kebutuhan listrik, pembangunan menara, serta pengoperasian jaringan internet agar investasi infrastruktur yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.(MB-)
About the Author
