Ambon, Malukubarunews.com. — Komitmen kuat untuk memperkuat perdamaian di tanah Maluku kembali ditegaskan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Sosial yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Selasa (16/9). Acara yang dipimpin langsung Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, mempertemukan berbagai elemen penting, termasuk Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton.
FGD ini menjadi wadah strategis dalam menyusun langkah konkret menghadapi potensi konflik yang masih membayangi sebagian wilayah Maluku. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menyampaikan pesan tegas tentang pentingnya menjaga stabilitas sosial sebagai prasyarat pembangunan daerah.
“Maluku adalah tanah yang kaya dan indah, tetapi kalau tidak dijaga, semua potensi itu akan hilang begitu saja. Keamanan dan kedamaian adalah fondasi, bukan pilihan. Tanpa kedamaian, tidak ada pembangunan yang bisa berhasil,” kata Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.
Ia menyoroti pola konflik yang kerap terjadi, terutama konflik antar kampung yang sering kali dipicu oleh masalah sepele namun berkembang menjadi bentrokan besar karena absennya mekanisme penyelesaian damai.
“Cara kekerasan bukanlah solusi. Kita harus menciptakan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, dan dapat diterima semua pihak. Karena itu, saya menekankan pentingnya sinergi dan pendekatan yang menyeluruh,” tegasnya.
Salah satu inovasi yang dipaparkan dalam forum tersebut adalah konsep Rumah Damai, yang menjadi simbol kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan inklusif. Rumah damai akan dibangun menyerupai rumah adat Maluku dan ditempati oleh perwakilan desa, aparat keamanan, serta tokoh agama dan masyarakat.
“Rumah damai adalah tempat kita menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Dari sinilah kita ajarkan generasi muda Maluku untuk tumbuh dalam budaya damai, bukan budaya kekerasan,” ungkap Dadang Hartanto.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Ia menilai Rumah Damai sebagai langkah preventif dan partisipatif yang bisa menjangkau akar konflik di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin trauma masa lalu terus menghantui. Masyarakat butuh ruang yang netral dan aman untuk berdialog. Saya mendukung agar konsep Rumah Damai ini dimasukkan ke dalam agenda pembangunan daerah secara menyeluruh,” kata Solichin Buton.
FGD ini juga menampilkan sembilan strategi penanganan konflik yang disusun oleh Kapolda, di antaranya pendataan wilayah rawan, kolaborasi lintas sektor, penguatan nilai budaya damai, hingga penggunaan dana desa dan APBD untuk mendukung keberlanjutan program.
Sekda Provinsi Maluku, Sadali Ie, juga menegaskan bahwa konsep Rumah Damai dapat didukung melalui pendanaan desa. “Konflik menimbulkan trauma sosial, mengganggu stabilitas politik, dan merugikan masyarakat. Rumah Damai bisa menjadi solusi jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menekankan pentingnya pelibatan generasi muda melalui program seperti Bacarita Anak Muda dan pertukaran pelajar antarkampung. Hal ini dinilai krusial dalam membentuk mentalitas damai sejak usia dini.
Kakanwil Kemenag Maluku, H. Yamin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyebar penyuluh agama di berbagai wilayah, dengan program unggulan seperti Pemuda Anti Konflik (Panik) dan Menyapa Umat Lebih Dekat.
“Kami hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan pesan damai. Agama harus menjadi jalan keluar, bukan sumber pertikaian,” tegas Yamin.
FGD ditutup dengan pernyataan bersama seluruh peserta untuk menjaga perdamaian dan menerapkan hasil diskusi dalam kebijakan konkret. Rumah Damai direncanakan mulai diujicobakan di Desa Hitu, pada 19 September 2025, disusul bakti sosial lintas instansi sebagai bentuk nyata sinergi.
“Rumah damai adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat. Kita tidak boleh membiarkan konflik kecil membesar karena kelalaian kita. Maluku harus dikenal bukan karena konfliknya, tetapi karena kerukunan, persaudaraan, dan kemajuannya,” pungkas Kapolda.(MB-01)
