Ambon, MalukuBaruNews.com – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., menegaskan bahwa profesionalisme, responsivitas, dan pendekatan humanis harus menjadi fondasi utama pelaksanaan tugas Polri di lapangan. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) mingguan bersama seluruh Polres jajaran melalui video conference dari Ruang Vicon Mapolda Maluku, Senin (8/9/2025).
Rapat yang juga dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni, Irwasda Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, serta para pejabat utama dan perwakilan satker ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja operasional, sekaligus merumuskan langkah taktis menghadapi tantangan keamanan yang dinamis di wilayah Maluku.
“Paradigma lama dalam penanganan kontijensi dan unjuk rasa harus adaptif, profesional, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik,” tegas Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pendekatan utuh yang dimulai dari deteksi dini, pemberitahuan kegiatan, rapat pembahasan pengamanan, sistem pengawasan, dokumentasi, hingga laporan dukungan logistik. Menurutnya, penanganan persoalan tidak cukup di hilir, tapi harus diatasi sejak dari hulu.
Kapolda juga memberi penekanan serius terhadap potensi konflik antar kampung yang kerap muncul di beberapa titik rawan. Ia menginstruksikan para Kapolres, Kapolsek, dan khususnya Bhabinkamtibmas, untuk meningkatkan frekuensi sambang, patroli dialogis, serta membangun komunikasi aktif dengan warga.
“Langkah preemtif dan preventif adalah kunci. Jangan tunggu masalah membesar. Sambangi masyarakat, dengarkan keluhan mereka, bangun kepercayaan sebelum konflik muncul,” ujarnya.
Dalam rapat ini, Kapolda juga menyoroti sejumlah kejahatan ekonomi yang berpotensi merugikan negara dan merusak tatanan hukum. Ia menyebutkan bahwa kasus tambang ilegal, illegal fishing, dan peredaran narkoba harus menjadi prioritas utama penanganan jajaran Polda Maluku.
“Kasus-kasus seperti tambang ilegal, illegal fishing, dan narkoba harus menjadi atensi utama. Jangan sampai kita hanya diam atau ‘tidur’. Jika kita tidak responsif, maka peran kita sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum tidak berjalan maksimal,” jelas Kapolda.
Ia menggarisbawahi bahwa keamanan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi harus dibangun melalui kerja bersama lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat.
“Keamanan bukanlah suatu pemberian. Itu hasil dari usaha kolektif dan sinergi. Kita butuh komitmen, koordinasi, dan integritas agar masyarakat merasa aman dan terlindungi,” tambahnya.
Melalui pelaksanaan Anev mingguan ini, Kapolda ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan arahan yang diberikan benar-benar dilaksanakan dengan baik di tingkat Polres hingga ke jajaran paling bawah. Evaluasi rutin ini menjadi sarana kontrol yang krusial untuk menjaga efektivitas pelayanan Polri di tengah tantangan yang terus berubah.
Anev tersebut menjadi bukti nyata komitmen Polda Maluku dalam menerapkan prinsip Polri Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dengan penguatan strategi preemtif, responsif, dan sinergis, Polda Maluku terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi raja-raja.(MB-01)
