Hadiri FKP RKPD ,Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Minta  Dinas Pendidikan segerah Evaluasi Data Dapotik Tenaga Honorer 

oleh -173 Dilihat
Ambon.malukubarunews.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon  Christianto Laturiuw menghadiri membukaan FKP RKPD Kota Ambon Tahun 2025 yang di selenggarakan BAPPEDA Litbang Pemkot Ambon  bertempat di  Hotel.Marina Selasa,27 Februari 2024
Di sela- sela kegiatan Ketua Komisi II DPRD kota Ambon yang biasa di sapa Tito kepada sejumlah wartawan  menyampaikan  sebetulnya dengan forum konsultasi puplik yang diselenggarakan  pemerintah kota Ambon   di hari ini merupakan momen yang sangat baik untuk menyampaikann pikiran-  pikiran atau  strategis  yang telah di pakai pemkot dalam penyusunan seluruh rencana kerja pemerintah di tahun 2025.
Poin penting yang tadi kami sampaikan salah satunya soal pelayanan  pendidikan.
ditegaskan berulang kaki bahwa terkait dengan layanan pendidikan sebetulnya Pekerjaan Rumah ( PR)   yang masih sangat besar untuk kota Ambon,  mengarah  kepada persoalan sarana prasaran.”,ungkap Tito
Kita tahu bersama bahwa biaya  yang dibutuhkan itu sangat besar  sekali untuk  penyelesaian soal sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan.Karena itu ketersediaan atau akurasi data yang tercatat dalam setiap lembaga pendidikan dalam konteks Dapudik.
Menurut Tito, untuk Dapudik Pusat me ggunakan data itu untuk melihat keberadaan Data betul- betul yang disampaikan  dalam data Dapotik harus betul- betul diperhatikan dengan benar supaya nanti segala bentuk persoalan sarana prasarana sekolah itu, akan di tangani., jangan sampai pembebanan itu jangan lagi diberikan  kepada komite untunk menggurusi yang terpenting fakta yang terjadi di lapangangan itu tergambar dalam data Dapotik Mereka.
Kami ingatkan persoalan  pendidukan dan  P3k mereka yang kemarin soal tenaga honor Kota Ambon kita punya catatan yang sangat miris sekali di tahun 2022.Di Tahun 2022  mendapat kuota 1.152 dengan perincian 942 untuk pendidikan  ,210 bidang kesehatan danTahun  2023 , 597 khusus untuk pendidikan.
 “Jadi Petanyaannnya Tito, mengapa ketika alokasi- alokasi sebesar itu di berikan dari pusat ke daerah tapi justru tidak pernah bisa termanfaatkan secara baik apakah kuota yang mereka berikan itu jauh leibih tinggi dari jumlah tenaga honor .”tanya Tito heran
Tito berharap dengan  kuota seperti  itu, di Tahun 2O24 kita bisa tutantaskan seluruh jumlah tenaga – tenaga honor  di masing- masing lembaga pendidikan.Maka lebih memperhatikan hasil yang di peroleh di tahun 2022 kemarin, dari kuota 942 imengalami lulusan sekitar 3 ratusan.Sementara  di Tahum  2O23 dengan kuota 597 itu jumlah lulusan sekitar 3 ratusan .”harapnya
Tito  juga Pertanyakan  kenapa  kuota yang begitu besar tidak pernah bisa di manfaatkan secara maksimal oleh  Pemkot maupun juga dengan tenaga- tenaga kita yang ada di kota Ambon.”tanya Tito
 Kami minta Dinas pendidikan dan BKD  yang merupakan.mitra Komisi Dua  untuk segerah  melakukan penataan berapa jumlah tenaga honorer dalam konteks sebagai guru pengajar menjadi tenaga- tenaga pengajar honorer  mulai  dari taman- kanak- kanak sampai ke SMP .” Berapa Guru tenaga honor tersisa di kora Ambon  dan apa fesifikasi tugasnya.Oleh karena itu,tambah Tito, angka- angka itu,kita cocokan dengan  pusat  pusat  Sementara yang di miliki kita data Dapodik  yang di miliki tidak mengambar kondisi faktual.”pintah Toto
Dengan nada tertawa Tito pertanyakan.lagi  kapan program itu bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer di kota Ambon. Apa lagi Kota dengan  pengalaman 2022-  2O23 harus betul – betul menjadi catatan yang serius untuk dinas  pendidikan dan BKD agar segerah mengevaluasi  itu kenapa sampai dari  597 jumlah pendaftar hanya tiga Ratusan .Apakah tenaga honor sudah selesai padahal  masih banyak serta Solusi konggrit itu apa untuk menyelesaikan posisi keberadaan tenaga honorer di Tahun 2024  .”tegas Tito pertanyakan lagi
Kami juga sudah tegaskan tadi terkait dengan persiakan jumlah tenaga  honor dan juga pegawai secara keseluruhan karena posisi APBD memberi  pengambaran bahwa total belanja gaji kita sudah hampir  mendekati atau lebih dari 40 persen total APBD.
Sebagai pimpinan komisi II DPRD kota Ambon,Tito menandaskan, bahwa kepada OPD pengumpul harus juga memperhatikan secara  baik. Karena berdasarkan undang- undang  nomor 1  Tahun 2022 yang keluar kemarin kita sampai di tahun 2024 nanti masih cukup besar atau cukup banyak potensi PAD yang terkuras.Sementara catatan berikutnya   sisitim bagi hasil  terutama untuk kendaraan bermotor itu bukan terjadi di tahun 2025 terkait dengan isu dan persoalan 2025.
Kami ingatkan tadi ke dinas perhubungan supaya catatan itu harus betul- betul menjadi poin yang harus penting di masukan karena sumber penerimaan bagi hasil cukup besar dan itu sangar membantu pemerintah  dalam melaksanakan  program .
Untuk itu, kami mendesak Dinas Pendidikan harus transparansi ke DPRD dengan mengevaluasi Data Dapotik.Karena formasi kuota  diberikan dari Pusat ke kota Ambon  tidak mengambarkan fakta riil.Misalnya
 Tenaga guru agama hindu Kota  Ambon itu berapa ,guru kelas masih tersedia berapa?Karena pusat juga tidak mungkin bisa memeberikan jumlah kuota ke satu daerah jika tidak mengatahui potensi yang ada  yang di butuhkan ke daerah itu .”tandasnya
Demikiam kesimpulan sementara yang di peroleh dari pusat adalah sosialisasi di tingkat kabupatan kurang masif.Sebetulnya  ketika mendaftar itu segerah diimformasikan terus menerus supaya warga masyarakat atau para tenaga homorer mengatahui.Ini juga merupakan salah satu bentuk untuk mensejahterakan mereka ketika status mereka dari tenaga honorer itu bergeser kepada P3K  dan dari sisi penghasilan juga jauh lebih besar. “Tutup Tito (Ati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.