Ambon, Malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara secara resmi melepas bantuan Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Bantuan ini diperuntukkan bagi 119.990 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.
Seremoni pelepasan bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di depan Kantor Gubernur Maluku, Jumat (18/7/2025), dan dihadiri oleh para pejabat daerah, pimpinan lembaga, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
“Bantuan pangan beras ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat terbatas Presiden Republik Indonesia bersama Badan Pangan Nasional mengenai penguatan bantuan sosial kepada masyarakat,” kata Gubernur Hendrik Lewerissa dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup di tengah masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga pangan dan ancaman kerawanan ekonomi.
“Jadi dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022 telah diatur bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan, penanggulangan kerawanan pangan, pengendalian harga, dan perlindungan produsen serta konsumen,” ujar Lewerissa.
Adapun rincian penerima bantuan tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku. Kabupaten dengan jumlah penerima terbanyak adalah Maluku Tengah sebanyak 29.826 KK, disusul Kabupaten Seram Bagian Barat 15.801 KK, dan Kabupaten Buru 10.993 KK. Kota Ambon sendiri menerima jatah bantuan untuk 10.452 KK.
“Total bantuan yang disalurkan untuk bulan Juni dan Juli masing-masing sebesar 1.199,9 ton, sehingga total keseluruhan mencapai 2.399,8 ton beras,” jelas Gubernur Maluku.
Menurutnya, bantuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang kuartal ketiga tahun ini, serta untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas bawah sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Saya berharap kepada penerima bantuan di 11 kabupaten/kota agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” tambahnya.
Gubernur juga meminta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Bulog Divre Maluku-Maluku Utara, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pendistribusian bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan transparan.
“Penyaluran bantuan harus berbasis data yang akurat agar tidak ada penumpukan atau salah sasaran. Tujuannya adalah bantuan cepat sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Lewerissa.
Bantuan ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan nasional yang berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah, terutama yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi seperti Maluku.(MB–01)
