Jakarta.malukubarunews.com — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat di sejumlah desa terdampak konflik sosial dan bencana di Maluku. Hal itu disampaikan Lewerissa saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menyoroti kebutuhan pembangunan rumah di sejumlah desa, termasuk Desa Iha yang dinilai perlu menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” Ucapnya.
Menurutnya, pembangunan rumah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.
Lewerissa menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
Dalam rapat itu, Lewerissa juga mengungkapkan masih ada warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi memprihatinkan.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.
Selain Desa Iha, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan penanganan di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang masih membutuhkan dukungan pembangunan rumah.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan serta menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak hanya akan membangun rumah, tetapi juga menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.
Kementerian PKP juga menegaskan bahwa tim teknis akan turun langsung ke lokasi bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Lewerissa turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menyampaikan bahwa terdapat empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah, yakni Desa Iha 75 Unit, Desa Danar 90 Unit, Desa Masihulan 19 Unit, dan Desa Kariu 207 Unit
Dirinya menjelaskan, pada tahun 2026 proses yang dilakukan masih berada pada tahap perencanaan, sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap pembangunan setelah pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T.; Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Jani Arjanto, S.H., M.H.; Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan, Yunianto Rahadi Utomo, S.T., M.M., QMRP; serta Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, Mitha Hasti Suryani, S.T., M.T., Kepala Kantor Perwakilan Pemerintahan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta, S.STP, M.Si. (MB-*)
About the Author
