Malteng.Malukubarunews.com — Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal di wilayah rawan. Pada Selasa, 16 September 2025, Dir Binmas Polda Maluku, Kombes Pol Hujrah Soumena, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, untuk mensosialisasikan rencana pembangunan Pos Baileo Emarina atau Rumah Damai.
Kunjungan ini tidak sekadar silaturahmi biasa, melainkan bagian dari program strategis Polri dalam menciptakan ruang musyawarah bersama masyarakat di daerah yang memiliki dinamika sosial kompleks. Rombongan dipimpin langsung oleh Kombes Pol Hujrah Soumena, didampingi Kapolsek Pulau Haruku, Iptu Bobby Y. Dethan, serta sejumlah pejabat kepolisian.
“Rumah Damai ini bukan milik Polri, tapi milik kita bersama. Ini adalah simbol musyawarah, tempat menyatukan perbedaan dengan bijak dan damai,” kata Dir Binmas Polda Maluku, Hujrah Soumena.
Dalam rangkaian kunjungannya, Kombes Hujrah menyambangi Negeri Kabauw dan Negeri Kailolo. Di kedua negeri tersebut, rombongan disambut oleh raja negeri, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Titik pembangunan Rumah Damai ditetapkan di wilayah perbatasan antara Negeri Kabauw dan Kailolo, sebagai penanda simbolik atas pentingnya kolaborasi dan penyelesaian masalah bersama.
“Kami berharap Rumah Damai ini menjadi sarana penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Apa pun perbedaan yang ada, semua bisa dimusyawarahkan dengan kepala dingin,” ujar Kapolsek Pulau Haruku, Bobby Y. Dethan.
Menjelang sore hingga malam hari, kegiatan berlanjut ke Negeri Rohomoni. Dalam dialog terbuka, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan harapan dan kegelisahan mereka. Tokoh-tokoh masyarakat juga menyatakan dukungan atas rencana pembangunan tersebut, seraya menekankan pentingnya menjaga perdamaian pasca berbagai dinamika sosial yang pernah terjadi.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Selama ini, yang kami butuhkan adalah ruang bersama yang netral dan bisa menyatukan semua pihak,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Rohomoni.
Rencana pembangunan Pos Baileo Emarina diproyeksikan akan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan rasa memiliki yang kuat dan mencegah eksklusivitas penggunaan Rumah Damai tersebut. Pihak kepolisian juga memastikan pembangunan akan dilakukan secara transparan dan partisipatif.
“Kami tidak ingin Rumah Damai ini hanya menjadi bangunan fisik. Ini harus menjadi ruang hidup yang aktif, tempat masyarakat menyelesaikan persoalan mereka sendiri dengan cara damai,” tegas Hujrah Soumena dalam sesi penutupan sosialisasi.
Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif, tertib, dan penuh kehangatan. Komitmen dari semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan menjadi sorotan penting dalam setiap pertemuan. Aparat keamanan pun menegaskan kesiapan mereka untuk terus mendampingi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
Dengan semakin menguatnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat, Pulau Haruku diharapkan dapat menjadi model penanganan konflik berbasis lokalitas dan kearifan budaya. Pembangunan Rumah Damai menjadi langkah konkret menuju arah tersebut.(MB-01)
