Ambon.malukubarunews.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku dan Konsorsium Pemuda Seram (KPS).dalam rangka membahas temuan kebocoran dalam penangkapan ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di kawasan Seram.
Wakil Ketua Komisi II John Laipeny yang ditemui tiga orang wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon. Senin, 26 Mei 2025 menjelaskan, dari hasil kajian yang dilakukan Konsorsium Pemuda Seram, terdapat kebocoran penangkapan untuk tiga zona WPP. Menariknya data tersebut masih perlu di elaborasi dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Maluku. Sehingga kita minta supaya data itu di soundingkan lagi dengan data dari dinas kelautan dan perikanan.”jelasnya
Dikatakannya,Maluku memiliki potensi perikanan kelautan terbesar di Indonesia. Kekayaan laut yang melimpah dengan luas wilayah laut mencapai 92,4% dan produksi perikanan tangkap mencapai 4,69 juta ton per tahun.
Laipeny juga menjelaskan,Provinsi Maluku merupakan salah satu lumbung ikan nasional dengan sumbangan produksi perikanan tangkap sekitar 10,08% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia.Dan
Potensi yang dimiliki negeri seribu pulau itu tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), 714 (Laut Banda), 715 (Laut Seram dan Teluk Tomini), dan 718 (Laut Arafura dan Laut Timor).”
Tambah Leipeny,walaupun belum bisa menyampaikan data tersebut namun data yang disampaikan konsorsium pemuda seram tentunya akan disatukan menjadi data valid untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.”
Dengan kajian mereka menurut Leipeny semua stakeholder resah terhadap penerimaan PAD, begitu juga dengan dana bagi hasil dari Jakarta terhadap lautan yang begini luas ,melimpah tapi kita semua orang Maluku masih di bawah garis kemiskinan. Sehingga data itu valid untuk sama-sama berjuang ke Kementerian.”
“Upaya yang dilakukan sejalan dengan program Gubernur Hendrik Lewerissa untuk hilirisasi sektor perikanan. Apalagi selama ini, Maluku hanya bergantung dengan dana transfer pusat cuma Rp3,3 triliun.”ujarnya
Untuk itu, perlu ada gerakan sehingga adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap kekayaan perikanan yang seharusnya benar-benar dinikmati oleh rakyat Maluku.”pungkasnya
Leipeny mengaku Maluku kaya, dampaknya sangat besar terhadap proses pengiriman anggaran tersebut. Sehingga mau tidak mau kita harus bereaksi terhadap dana bagi hasil kita di sektor perikanan,”
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk peduli dan sadar dengan menyumbangkan pikiran dan data terhadap perikanan untuk nantinya diperjuangkan ke pusat dengan satu suara mendukung Gubernur dalam program hilirisasi sektor perikanan.”ajaknya tutup (MB-01)
