Ambon Maluku , malukubarunews.com – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyoroti persoalan pemekaran negeri adat yang berpotensi memunculkan konflik di tengah masyarakat. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah bersama lembaga adat agar tidak berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan antarkampung maupun antarnegeri di Maluku.
Pernyataan itu disampaikan Abdullah Vanath saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031, Selasa (10/11/2026), bertempat di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mengingatkan pentingnya peran kelembagaan adat dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat hubungan antarnegeri, dan merumuskan penyelesaian persoalan yang berkembang di masyarakat.
Vanath menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan pemekaran wilayah negeri. Dalam praktik pemerintahan di Maluku, pemekaran dilakukan antara lain karena luas wilayah suatu negeri dinilai membutuhkan penataan administrasi dan pelayanan yang lebih efektif. Namun, persoalan muncul ketika pemekaran administratif tidak diikuti pemahaman dan sosialisasi yang memadai mengenai kedudukan serta tata kelola pemerintahan adat.
Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan pemerintah provinsi yang mengatur kedudukan negeri-negeri hasil pemekaran. Menurut Vanath, ketidakjelasan pemahaman terhadap regulasi dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat, terutama menyangkut kedudukan pemimpin adat dan penggunaan sebutan raja pada negeri hasil pemekaran.
“Negeri-negeri pemekaran ini kemudian menyebut dengan ungkapan bapak raja,” kata Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Perbedaan pemahaman mengenai kedudukan adat, kewenangan pemerintahan negeri, serta legitimasi kepemimpinan dapat menjadi sumber ketegangan apabila tidak ditangani melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat. Karena itu, pemerintah daerah bersama Majelis Latupati perlu mengidentifikasi persoalan secara menyeluruh dan merumuskan langkah penyelesaian yang tidak mengabaikan ketentuan hukum maupun nilai-nilai adat setempat.
Vanath juga menyinggung kelemahan pemerintah pada masa sebelumnya, khususnya terkait sosialisasi kebijakan pemekaran negeri. Ia menilai, regulasi yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah semestinya disertai penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Tanpa sosialisasi yang baik, kebijakan yang seharusnya memberikan manfaat justru berpotensi melahirkan kesalahpahaman dan persoalan baru di tingkat negeri.
Selain persoalan adat dan pemerintahan negeri, Vanath menyoroti kebutuhan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Maluku. Ia menilai daerah ini memiliki potensi besar untuk melahirkan pemimpin berkualitas, tetapi membutuhkan upaya yang lebih terarah dalam mendokumentasikan pengalaman, perjalanan pengabdian, dan keteladanan para tokoh yang pernah bertugas di Maluku.
“Kita ini kekurangan SDM. Kita punya orang di Maluku ini yang pernah bertugas di sini, mereka menjadi orang-orang hebat di Indonesia,” jelasnya
Dalam sambutannya, Vanath juga mengusulkan pengembangan program dokumentasi perjalanan kepemimpinan para tokoh yang pernah mengabdi di Maluku, termasuk unsur TNI, Polri, dan berbagai institusi lainnya. Gagasan tersebut diarahkan untuk menghimpun pengalaman serta rekam jejak para pemimpin dalam bentuk dokumentasi tertulis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran bagi generasi muda.
Ia berharap program tersebut dapat dirumuskan bersama unsur pemerintah daerah dan pimpinan institusi terkait.
Dengan adanya dokumentasi perjalanan pengabdian para tokoh, generasi muda Maluku diharapkan memperoleh referensi nyata mengenai kepemimpinan, pengabdian, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap bangsa dan negara.
Pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 dengan demikian tidak sekadar menjadi agenda pergantian atau penetapan kepengurusan organisasi adat. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa penguatan kelembagaan adat harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan negeri, pencegahan konflik sosial, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan berbagai gagasan tersebut menjadi program kerja konkret melalui sinergi pemerintah daerah, Majelis Latupati, dan seluruh pemangku kepentingan adat di Maluku.(MB-01)
About the Author
