Ambon Maluku , malukubarunews.com.– Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan bertema “Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026). Deklarasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan kekuatan akademik, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat daya saing wilayah kepulauan di Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Kerja Konsorsium Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fajar Sandi Prawoco, anggota Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, para gubernur provinsi kepulauan atau perwakilannya, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Barat, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura,Kepala LLDIKTI Wilayah XII, serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi anggota BKS Provinsi Kepulauan.
Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda dari pembangunan kawasan daratan. Menurutnya, selama ini orientasi pembangunan nasional masih cenderung berpusat pada daratan, sementara karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat kepulauan belum sepenuhnya memperoleh perhatian yang proporsional. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik, terbatasnya konektivitas, panjangnya rentang kendali pemerintahan, serta besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan publik.
“Bagi Maluku, forum ini memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya karena Maluku menjadi tempat berlangsungnya deklarasi, tetapi karena persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan memang membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama,” ujar Hendrik
Gubernur menjelaskan, laut bagi masyarakat kepulauan bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang kehidupan, jalur distribusi barang dan jasa, sumber pangan, sekaligus fondasi ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan nasional harus mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan melalui pendekatan yang lebih afirmatif dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut,
Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dengan dukungan kajian akademik yang komprehensif, terutama untuk mendorong keadilan fiskal, pembiayaan pembangunan, dan pengakuan terhadap karakteristik geografis daerah kepulauan.
Selain memperjuangkan regulasi, Lewerissa meminta dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperkuat kapasitas perguruan tinggi di wilayah kepulauan. Dukungan tersebut mencakup kebijakan afirmatif, pendanaan yang proporsional, pemerataan fasilitas pendidikan dan penelitian, peningkatan kapasitas dosen, serta perluasan akses teknologi. Ia menilai perguruan tinggi di kawasan kepulauan harus memperoleh kesempatan setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam menghasilkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin perguruan tinggi di wilayah kepulauan diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menjadi pusat inovasi dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan,” tegas Lewerissa.
Lebih jauh, Gubernur mendorong Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan menjadi wadah kolaborasi lintas kampus yang mampu mengakhiri pola kerja sektoral dan parsial. Potensi tenaga ahli, pusat penelitian, laboratorium, serta sumber daya intelektual dari perguruan tinggi negeri maupun swasta harus diintegrasikan untuk menghasilkan solusi konkret. Fokus kerja sama diarahkan pada pengembangan ekonomi biru, perikanan tangkap, budidaya laut, industri rumput laut, pariwisata bahari, teknologi pengolahan hasil laut, penguatan rantai dingin (cold chain), hingga pengembangan energi terbarukan berbasis potensi kelautan.
Tidak hanya sektor kelautan, Lewerissa juga menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu, dan produk perikanan. Perguruan tinggi diharapkan berperan meningkatkan produktivitas, kualitas hasil produksi, teknologi pengolahan, pemenuhan standar nasional, serta perluasan akses pasar. Dengan dukungan riset terapan dan inovasi teknologi, komoditas unggulan daerah diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pelaku usaha lokal.
Untuk memastikan deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, Gubernur menawarkan empat agenda konkret sebagai fondasi kerja konsorsium. Pertama, membangun pusat riset dan inovasi bersama yang berorientasi pada kebutuhan wilayah kepulauan. Kedua, menyusun agenda riset prioritas yang terhubung dengan kebutuhan pemerintah daerah, terutama ekonomi biru, ketahanan pangan, energi terbarukan, perubahan iklim, dan pengembangan produk unggulan. Ketiga, memperkuat pendidikan vokasi, program magang, pertukaran mahasiswa, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Keempat, membangun kemitraan dengan dunia usaha dan investor agar hasil penelitian perguruan tinggi dapat dihilirisasi menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Selaku Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Lewerissa memastikan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan siap memperkuat kolaborasi terstruktur dengan perguruan tinggi, termasuk kampus yang berada di wilayah kabupaten dan pulau-pulau terluar. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas pembangunan kepulauan. Keterlibatan dunia akademik, dunia usaha, investor, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan untuk mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, dan sumber daya pembangunan.
“Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai rumah besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pemikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” ajaknya
Deklarasi ini diharapkan menjadi titik awal kerja sama berkelanjutan yang menghasilkan program nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Bagi Maluku dan sembilan provinsi kepulauan lainnya, konsorsium tersebut membuka ruang untuk memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi pembangunan.
Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa wilayah kepulauan harus ditempatkan sebagai bagian strategis pembangunan nasional, bukan sekadar kawasan pinggiran. Dengan integrasi kekuatan pemerintah dan perguruan tinggi, potensi kelautan, sumber daya alam, serta kapasitas intelektual daerah diharapkan menjadi fondasi pembangunan yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045.(MB-01)

