Ambon Maluku ,malukubarunews.com– Persoalan keterbatasan pasokan air bagi kawasan pertanian di Kota Ambon mendapat perhatian Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku segera mencari alternatif penyediaan air guna mendukung aktivitas pertanian masyarakat yang selama ini terkendala ketersediaan air.
Rovik menilai, keterbatasan jaringan irigasi di Kota Ambon tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan kebutuhan air bagi petani. Meskipun Ambon bukan daerah sentra pertanian dengan jaringan irigasi besar seperti sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah, terdapat kawasan yang memiliki aktivitas pertanian dan membutuhkan dukungan infrastruktur penyediaan air.
Persoalan tersebut disampaikan Rovik di sela-sela rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti kebutuhan air masyarakat di sejumlah kawasan pertanian yang belum mendapatkan penanganan memadai.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan dari Taekno hingga Air Ali. Menurut Rovik, masyarakat di kawasan tersebut masih menghadapi kesulitan memperoleh air untuk menunjang kegiatan pertanian. Persoalan ini bahkan telah disampaikannya kepada pihak BWS Maluku agar mendapat perhatian dalam perencanaan penanganan sumber daya air.
“Di Kota Ambon kita memang tidak punya irigasi, tetapi kita punya wilayah-wilayah berbasis pertanian yang mengalami kesulitan air. Misalnya, dari Tarno sampai Air Ali, masyarakat sangat kesulitan air. Persoalan ini juga sudah saya sampaikan kepada BWS Maluku,” ungkap Rovik.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan air untuk pertanian tidak harus selalu berorientasi pada pembangunan jaringan irigasi konvensional. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik lahan, sumber air yang tersedia, serta skala kebutuhan masyarakat di masing-masing kawasan.
Menurutnya, kebutuhan air di kawasan pertanian Waiheru, misalnya, tidak sebesar kebutuhan jaringan irigasi di wilayah sentra pertanian Kabupaten Maluku Tengah, seperti Seram Utara. Namun, perbedaan skala kebutuhan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penyediaan air bagi petani di Kota Ambon.
“Jangan sampai kita terjebak hanya pada persoalan irigasi. Kita punya persoalan di sana, ada kawasan pertanian di Waiheru yang juga membutuhkan air. Memang kebutuhannya tidak sebesar irigasi di Maluku Tengah seperti Seram Utara, tetapi setidaknya kita harus mencari jalan bagaimana kebutuhan ini bisa dimanfaatkan dan dipenuhi,” tegasnya.
Rovik meminta Dinas PU Kota Ambon dan BWS Maluku membangun koordinasi untuk mengidentifikasi titik-titik kawasan pertanian yang mengalami kesulitan air. Langkah tersebut perlu disertai kajian teknis mengenai sumber air potensial, kebutuhan debit air, kondisi lahan, serta pilihan infrastruktur yang dapat dibangun sesuai kemampuan dan karakteristik wilayah.
Penanganan persoalan tersebut dinilai penting karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan aktivitas pertanian. Tanpa dukungan pasokan air yang memadai, produktivitas lahan berpotensi terganggu dan masyarakat petani akan terus menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan usaha pertanian mereka.
Karena itu, keterbatasan jaringan irigasi di Kota Ambon perlu dijawab melalui solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, bukan dengan pendekatan pembangunan yang hanya mengacu pada pola wilayah sentra pertanian. DPRD Maluku berharap koordinasi antara Dinas PU Kota Ambon dan BWS Maluku dapat menghasilkan langkah konkret sehingga kawasan pertanian Taekno hingga Air Ali maupun Waiheru memperoleh dukungan penyediaan air yang memadai. Dengan demikian, potensi pertanian Kota Ambon tetap dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.(MB-01)

