Jakarta Maluku ,malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat langkah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan menempatkan penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak sebagai salah satu prioritas utama. Pemerintah menegaskan, percepatan investasi strategis nasional tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sosial, transparansi, dan kepastian bagi masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas proyek.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek.
Rapat koordinasi itu dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan Blok Masela membutuhkan koordinasi lintas lembaga, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah.
Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama pertemuan adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela. Pemerintah daerah mendorong agar seluruh proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan data yang telah diverifikasi, sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas bentuk dan besaran hak yang harus dipenuhi.
Dalam pembahasan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa secara khusus mendorong Inpex bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat sesuai hasil penilaian dan data terverifikasi. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian persoalan sosial yang dapat menghambat tahapan pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Selain kompensasi, pemerintah juga membahas sejumlah bentuk penanganan bagi masyarakat terdampak. Kebijakan tersebut mencakup bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, relokasi enam unit rumah warga yang berada di dalam area pembangunan Blok Masela, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, serta penggantian biaya tanaman tumbuh sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan peralatan hidup bagi masyarakat terdampak. Namun, besaran nilai bantuan tersebut masih menunggu rekomendasi akhir dari SKK Migas. Dengan demikian, penyelesaian seluruh komponen bantuan membutuhkan kepastian teknis dan administratif agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan TNI-Polri, Forkopimda Provinsi Maluku, dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat koordinasi tersebut turut memperkuat upaya pengamanan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mencegah munculnya persoalan sosial baru dalam proses pembangunan.
Bagi Maluku, Blok Masela bukan sekadar proyek investasi berskala besar, melainkan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan energi nasional, serta membuka ruang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan proyek tidak semata-mata diukur dari percepatan pembangunan infrastruktur dan realisasi investasi. Pemenuhan hak masyarakat terdampak, kepastian kompensasi, serta penyelesaian relokasi juga menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan yang berkeadilan.
Melalui sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemprov Maluku optimistis penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dapat segera dituntaskan. Pemerintah menegaskan bahwa percepatan Blok Masela harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di sekitar wilayah pembangunan proyek.(,MB-01)
About the Author
