Ambon Maluku , malukubarunews.com – Penguatan hubungan antara lembaga adat dan unsur kepemimpinan daerah menjadi salah satu agenda penting yang didorong Abdulah Vanath dalam pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031. Ia mengusulkan agar setiap pimpinan TNI, Polri maupun pejabat pemerintahan sipil yang mendapat penugasan di Maluku dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku.
Gagasan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri sekaligus mengukuhkan kepengurusan Majelis Latupati Maluku di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, penguatan ikatan adat tidak hanya menjadi upaya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga strategi membangun kedekatan emosional, historis, dan persaudaraan antara para pemimpin dengan masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan salam dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang belum dapat menghadiri kegiatan karena menjalankan tugas di Namlea sebelum bertolak ke Jakarta. Gubernur dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath juga menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus Majelis Latupati yang baru dikukuhkan serta memberikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas.
“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” ungkap Abdulah Vanath.
Lebih jauh, Vanath menegaskan bahwa para pemimpin yang berasal dari luar Maluku sekalipun memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat daerah ini. Selama menjalankan tugas, mereka merupakan bagian dari unsur yang bertanggung jawab mengurus, melayani, serta menjaga kepentingan masyarakat Maluku. Karena itu, hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak seharusnya hanya dibangun melalui hubungan kedinasan dan struktural pemerintahan, tetapi juga perlu diperkuat melalui pendekatan budaya dan adat istiadat.
Ia kemudian meminta Majelis Latupati Maluku merumuskan mekanisme pengukuhan bagi setiap pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai anak adat. Konsep tersebut, menurut Vanath, dapat dikembangkan dari nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat Maluku. Bahkan, ia menginginkan gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana organisasi, melainkan diperjuangkan menjadi bagian dari program Pemerintah Provinsi Maluku.
“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya
Vanath juga mengingatkan bahwa pengukuhan tersebut harus memiliki substansi dan legitimasi adat yang jelas. Ia tidak menghendaki prosesi itu hanya menjadi kegiatan seremonial melalui pemberian atribut adat, seperti topi atau perlengkapan simbolis lainnya. Sebaliknya, pengakuan sebagai anak adat harus dilengkapi dokumen resmi berupa sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani sehingga mempunyai nilai historis dan dapat menjadi bagian dari perjalanan pengabdian seseorang selama bertugas di Maluku.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” jelas Abdulah Vanath.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Vanath berharap Majelis Latupati segera menyusun mekanisme, tata cara, serta ketentuan adat yang menjadi dasar pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil. Dengan demikian, pengukuhan tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan tata nilai adat, tetapi tetap menghormati tradisi dan kewenangan masyarakat adat di Maluku.
Dari sisi strategis, gagasan ini diharapkan dapat memperluas jaringan persaudaraan Maluku dengan berbagai unsur kepemimpinan, termasuk mereka yang kelak bertugas di tingkat nasional. Ikatan adat yang dibangun selama masa pengabdian di Maluku diharapkan tetap menjadi bagian dari hubungan emosional dan historis meskipun para pemimpin tersebut telah menyelesaikan penugasan dan berpindah ke daerah lain.
Dalam kesempatan yang sama, Majelis Latupati Maluku menetapkan Reza Valdo Maspaitella sebagai Ketua Umum dan Salhana Pelu sebagai Sekretaris Umum untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031. Vanath bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi, memperkuat peran lembaga adat, serta berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan lembaga adat tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, unsur keamanan, dan masyarakat adat dalam menjaga persatuan serta keberlanjutan nilai-nilai budaya Maluku.(MB-01)
Bu
About the Author
