Ambon.malukubarunews.com— DPRD Provinsi Maluku mendorong peningkatan porsi tenaga kerja lokal dalam pengembangan Proyek LNG Abadi Blok Masela hingga mencapai 60 persen secara bertahap. Dorongan tersebut disampaikan seiring dimulainya pembangunan fisik proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi perhatian serius sejak awal pembangunan hingga tahap operasional proyek. DPRD, kata dia, akan membahas persoalan tersebut bersama Komisi IV DPRD Maluku dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya menyangkut peluang kerja bagi masyarakat di daerah yang terdampak langsung.
Wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD). Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki kepentingan langsung terhadap pengembangan Blok Masela sehingga peluang keterlibatan masyarakat lokal perlu dirumuskan secara jelas dan proporsional.
Irawadi menilai porsi tenaga kerja lokal tidak semestinya berhenti pada angka 30 persen.
Menurutnya , peningkatan harus dilakukan secara bertahap hingga mencapai 60 persen, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan standar industri.
“Artinya tahap demi tahap persentase tenaga kerja harus mencapai 60 persen. Itu harus ada keadilan bagi daerah terdampak penghasil, tetapi kalau 30 persen tidak ada keadilan,” ujar Irawadi dalam pertemuan bersama Gema MBD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Senin, 5 Oktober 2026.
Meski demikian, Irawadi menegaskan peningkatan porsi tenaga kerja lokal tidak boleh mengabaikan kompetensi. Untuk pekerjaan teknis tertentu yang memiliki risiko tinggi, tenaga kerja tetap harus memenuhi standar keahlian dan sertifikasi yang dipersyaratkan.
“Kalau pekerjaan teknis seperti operator alat berat, tentu harus memiliki kompetensi dan sertifikasi. Itu tidak bisa diabaikan,” tegasnya
Menurut Irawadi, pemerintah daerah masih memiliki ruang dan waktu untuk menyiapkan sumber daya manusia lokal karena proyek LNG Abadi Blok Masela baru memasuki tahapan pembangunan fisik. Masa tersebut harus dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus menyiapkan masyarakat melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
Karena itu, pemerintah daerah bersama INPEX, kontraktor, dan perusahaan vendor didorong membuka informasi kebutuhan tenaga kerja sejak awal. Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak sekadar mengetahui adanya lowongan ketika rekrutmen telah dibuka, tetapi dapat mempersiapkan kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
Proyek LNG Abadi Blok Masela resmi memasuki pembangunan fisik pada 16 Juli 2026. Berdasarkan studi Universitas Indonesia dan Universitas Pattimura, proyek tersebut diproyeksikan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak masa konstruksi. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi peluang strategis bagi masyarakat Maluku untuk masuk ke sektor pekerjaan industri sekaligus meningkatkan keterampilan.
Namun, besarnya kebutuhan tenaga kerja juga memunculkan tuntutan agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan. GEMA MBD sebelumnya mempertanyakan mekanisme penerimaan tenaga kerja dan meminta peluang kerja dalam proyek Blok Masela diberikan secara transparan serta proporsional kepada masyarakat MBD.
Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya juga mendorong penerapan zonasi tenaga kerja agar masyarakat dari wilayah terdampak langsung, terutama KKT dan MBD, memperoleh kesempatan lebih besar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan manfaat ekonomi proyek tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja dari luar daerah.
DPRD Maluku kini mendorong pembahasan lanjutan melalui rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV bersama pemerintah daerah, INPEX, Dinas ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak vendor. Pembahasan akan diarahkan pada pemetaan kebutuhan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, persyaratan kompetensi dan sertifikasi, hingga strategi peningkatan porsi tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan proyek.
Dorongan mencapai 60 persen tenaga kerja lokal pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan persentase. DPRD Maluku dituntut memastikan target tersebut memiliki mekanisme yang terukur, sementara pemerintah daerah harus memastikan masyarakat telah dipersiapkan untuk memenuhi standar industri. Dengan demikian, pembangunan LNG Abadi Blok Masela tidak hanya menghadirkan investasi berskala besar, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat Maluku untuk menjadi bagian dari pembangunan di daerahnya sendiri.(MB-01)
About the Author
