Ambon.MalukuBaruNews.com – Anggota Komisi I DPRD Maluku Zain Syaiful Latukaisupy Partai Gerindra Dapil Kabupaten SBB mendorong pemerataan akses telekomunikasi sekaligus percepatan penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dua isu tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang dibawa ke DPRD Maluku dan dibahas bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku serta PT Telkomsel.
Zain menyampaikan hal itu dalam wawancara di Kantor DPRD Maluku, Kamis, 17 September 2026, setelah Komisi I menggelar rapat dengar pendapat dengan Diskominfo Maluku dan Telkomsel. Ia mengatakan, aspirasi tersebut berangkat dari keluhan warga yang diterima saat kegiatan reses, khususnya menyangkut persoalan sewa lahan untuk infrastruktur telekomunikasi dan masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan.
Menurut Zain, salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan perbedaan nilai sewa lahan yang digunakan untuk kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Ia menyebut ada warga yang menerima nilai sewa sekitar Rp150 juta, sementara di lokasi lain nilainya disebut hanya sekitar Rp70 juta. Persoalan tersebut kemudian diminta mendapat penjelasan dalam forum rapat bersama pihak terkait.
“Kalau reses katong ( kami ) menerima keluhan masyarakat, jadi disampaikan ke Telkomsel bahwa itu bukan kewenangan dorang ( Mereka ) . Kewenangan ada di perusahaan yang bermitra dengan dorang ( mereka ) karena masyarakat banyak yang komplaeng. Sewa lahan hanya Rp150 juta, sedangkan di lain pihak cuma Rp70 juta, ini kan ada perbedaan,” ungkapnya
Zain menjelaskan, Telkomsel dalam rapat menyampaikan bahwa persoalan nilai sewa lahan tersebut berkaitan dengan perusahaan mitra. Karena itu, hasil pembahasan akan diteruskan kepada pihak yang bekerja sama dengan Telkomsel agar terdapat evaluasi terhadap perbedaan nilai tersebut. DPRD Maluku meminta persoalan itu dapat diperjelas dan ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.
Selain persoalan sewa lahan, Komisi I juga menyoroti blank spot atau wilayah yang belum memperoleh layanan telekomunikasi secara memadai. Zain menyebut masih terdapat kawasan di SBB yang jarak antarwilayahnya cukup jauh, termasuk kawasan pegunungan yang dihuni masyarakat tetapi belum memiliki tower telekomunikasi. Ia memperkirakan terdapat lokasi dengan jarak sekitar 15 hingga 17 kilometer yang membutuhkan penguatan jaringan.
“Yang kedua, itu kan di sana ada daerah kosong yang tidak bisa telekomunikasi. Contoh di daerah saya, antara Uhe itu jaraknya cukup jauh sekitar 15 sampai 17 kilometer. Di gunung itu banyak penduduk, seng ada tower,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, menurut Zain, muncul kesepakatan awal untuk mengakomodasi pembangunan enam tower telekomunikasi. Usulan itu mencakup dua titik di wilayah SBB, dua titik di Buru Selatan dan dua titik di Buru. Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat direalisasikan setelah seluruh tahapan teknis dan administrasi selesai. Secara umum, pemerataan jaringan menjadi bagian penting dalam memperluas akses komunikasi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Usulan Komisi, katong sepakati untuk pembangunan tower. Ada di Tenggara dua, SBB satu, dua di Buru Selatan, satu di Buru, jadi enam tower yang akan diakomodir,” terangnya
Di luar isu telekomunikasi, Zain turut membawa persoalan ekonomi masyarakat di wilayahnya. Ia menyebut masih terdapat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Salah satu sektor yang menurutnya berpotensi menjadi sumber penghidupan masyarakat adalah pertambangan sinabar, namun aktivitas tersebut harus ditempatkan dalam kerangka legalitas dan ketentuan lingkungan.
Pemerintah Provinsi Maluku sendiri menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus ditata melalui jalur legal dan sesuai regulasi.
Zain mengatakan proses menuju legalitas pertambangan sinabar kini masih berjalan dan menunggu hasil kajian AMDAL dari pihak kabupaten. Ia menyebut adanya perkembangan regulasi yang menurutnya membuka ruang bagi legalisasi komoditas tersebut, namun tahapan administrasi dan kajian lingkungan tetap harus dilalui sebelum kegiatan dapat berjalan secara resmi.
“Alhamdulillah, sekarang dengan regulasi sudah ada dari pimpinan pusat bahwa tambang sinabar bisa dilegalkan. Lalu tahapan-tahapan yang katong lalui sementara ini menunggu hasil kajian AMDAL oleh pihak kabupaten,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana pengangkatan lumpur oleh PT Lie Gunung Mineral Okumene yang disebut telah menjalin kerja sama dengan pihak setempat. Menurut Zain, kegiatan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus membuka tahapan lebih lanjut terhadap aktivitas pertambangan. Namun, setiap kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi persyaratan perizinan, teknis, keselamatan, serta pengelolaan lingkungan sebagaimana kerangka regulasi pertambangan yang berlaku di Maluku.
Rangkaian aspirasi tersebut memperlihatkan dua kebutuhan yang dinilai mendesak di wilayah SBB dan sejumlah kabupaten di Maluku, yakni pemerataan infrastruktur komunikasi dan kepastian aktivitas ekonomi masyarakat melalui mekanisme legal. DPRD Maluku melalui Komisi I mendorong agar hasil rapat tidak berhenti sebagai pembahasan, tetapi diteruskan menjadi langkah konkret oleh instansi pemerintah, perusahaan telekomunikasi, mitra operator, dan pihak terkait lainnya.(MB-01)

