Ambon.malukubarunews.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun memberikan apresiasi kepada jajaran PT PLN Maluku dan Maluku Utara, khususnya Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Maluku, Ramli Malawat, atas kontribusinya dalam membahas persoalan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi di Maluku.
Apresiasi tersebut disampaikan Benhur saat menutup rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku dan Maluku Utara, Senin (21/9/2026). Forum tersebut membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas masyarakat di wilayah Maluku.
Dalam rapat itu, Benhur secara khusus menyoroti respons Ramli Malawat dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan. Menurut dia, kecepatan merespons persoalan di lapangan merupakan aspek penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif.
“Terus terang saja, kami memberikan apresiasi. Tidak semua orang seperti Pak Ramli yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah,” ujar Benhur dalam penutupan rapat.
Benhur menilai persoalan infrastruktur kelistrikan memiliki dimensi yang lebih kompleks di Maluku karena kondisi geografis daerah yang terdiri atas wilayah kepulauan. Jarak antarpulau, karakter wilayah, serta kebutuhan masyarakat yang tersebar membuat pelayanan energi membutuhkan koordinasi dan respons yang berkelanjutan.
Pada sisi lain, pembahasan juga menempatkan telekomunikasi sebagai bagian penting dari kebutuhan pembangunan daerah. Akses listrik dan jaringan komunikasi dinilai saling berkaitan dengan aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga konektivitas antardaerah.
Rapat gabungan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi DPRD Maluku untuk menghimpun berbagai persoalan yang muncul di lapangan dari pemangku kepentingan terkait. DPRD menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada penyelesaian sektoral, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan yang lebih luas.
“Ini nanti menjadi catatan dalam usulan pembangunan nasional kita,”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebutuhan penguatan infrastruktur listrik dan telekomunikasi akan dibawa sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan usulan pembangunan Maluku ke tingkat nasional. Langkah itu penting mengingat kebutuhan infrastruktur di daerah kepulauan tidak seluruhnya dapat diselesaikan hanya melalui kapasitas pemerintah daerah.
Benhur juga mendorong agar sinergi antara DPRD Maluku, pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan telekomunikasi terus diperkuat. Koordinasi lintas sektor dinilai diperlukan agar penanganan gangguan, perluasan layanan, serta pengembangan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih terarah dan responsif.
Penguatan infrastruktur tersebut pada akhirnya berkaitan langsung dengan kualitas konektivitas masyarakat Maluku. Ketersediaan listrik dan akses telekomunikasi yang lebih merata menjadi bagian penting untuk menopang pelayanan publik, aktivitas ekonomi, komunikasi masyarakat, serta pembangunan di wilayah kepulauan.(MB-01)
About the Author
