Ambon.malukubarunews.com – Kodam XV/Pattimura memberikan penjelasan mengenai pemasangan plang pada sejumlah titik lahan yang selama ini tercatat sebagai aset TNI Angkatan Darat di wilayah Maluku. Penjelasan tersebut disampaikan Aslog Kasdam XV/Pattimura Kolonel Inf Gusti Nyoman Mertayasa dalam sesi tanya jawab bersama wartawan pada kegiatan silaturahmi Kodam XV/Pattimura dengan insan media, Selasa, 29 September 2026.
Gusti mengatakan pemasangan plang dilakukan setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap status dan alas hak sejumlah bidang tanah. Menurut dia, terdapat aset yang telah tercatat sejak masa lalu, tetapi di lapangan belum seluruhnya memiliki penanda batas yang jelas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan penguasaan maupun pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
“Untuk memperjelas secara nyata di lapangan ini milik siapa, kami pasang plang di situ. Kami pasang plang untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang menambah lagi, mau membuat rumah tinggal di situ dan lain sebagainya,” ungkap Aslog Kasdam XV/Pattimura Kolonel Inf Gusti Nyoman Mertayasa.
Ia menjelaskan, lahan yang tercatat sebagai Barang Milik Negara dalam pengelolaan TNI AD tersebut memiliki sejumlah riwayat perolehan. Berdasarkan penelusuran yang disampaikan Gusti, sebagian lahan berasal dari tanah kolonial, sementara sebagian lainnya diperoleh melalui hibah pemerintah daerah maupun hibah dari masyarakat.
Menurut Gusti, persoalan muncul karena sebagian bidang tanah tersebut dalam perjalanan waktu tidak dipasangi tanda batas secara jelas. Akibatnya, terdapat lokasi yang kemudian ditempati warga yang tidak sesuai dengan peruntukan aset. Bahkan, kata dia, beberapa penghuni telah berada di lokasi tersebut selama puluhan tahun.
“Saya coba menelusuri alas hak dan catatannya, apakah ini milik Kodam atau milik siapa. Ternyata itu adalah milik Kodam, sehingga untuk memperjelas secara nyata di lapangan, kami pasang plang di situ,” jelasnya
Meski demikian, Gusti menegaskan pemasangan plang tidak serta-merta diikuti tindakan pengosongan secara paksa. Kodam XV/Pattimura, kata dia, memilih menempuh mekanisme administratif dan komunikasi dengan penghuni terlebih dahulu. Surat peringatan disebut telah diberikan secara bertahap hingga peringatan pertama, kedua, dan ketiga.
“Kami juga tidak melakukan penertiban secara paksa, mengeluarkan penghuni secara paksa, atau melakukan tindakan-tindakan kontak fisik dan kekerasan. Kami dahului dengan pemberian surat peringatan, SP 1, 2, dan 3 sudah kami berikan,” tegas Gusti.
Selain memberikan surat peringatan, Kodam juga mengaku membangun komunikasi dengan komponen terkait di masing-masing wilayah dan para penghuni lahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari penyelesaian berdasarkan dokumen serta status hukum masing-masing bidang tanah.
Gusti juga membuka ruang bagi pihak yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan atas lahan yang dipasang plang. Menurut dia, apabila terdapat pihak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah, termasuk sertifikat, maka persoalan tersebut dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata.
“Kalau seandainya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya alas hak dan itu sudah dalam bentuk sertifikat, silakan diadukan ke pengadilan, karena itu hubungannya adalah hukum perdata. Kami juga akan menyiapkan tim legal untuk menghadapi itu,” ujarnya
Ia menegaskan Kodam tidak ingin melakukan pemasangan plang secara sembarangan. Sebelum tindakan dilakukan, pihaknya mengaku telah melakukan kajian terhadap status tanah dan dokumen yang menjadi dasar penguasaan aset. Karena itu, informasi mengenai pemasangan plang di sejumlah wilayah, termasuk Ambon, Maluku Utara, dan pulau-pulau lainnya, menurut Gusti perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak Kodam.
“Kalau ada yang menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa Kodam secara sembarangan memasang plang, itu tentunya sudah kami lakukan kajian secara mendalam. Bisa dikonfirmasi kepada Kapendam ataupun langsung kepada saya supaya saya bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam,” ujarnya lagi.
Gusti menambahkan, penyelesaian persoalan pertanahan harus mengacu pada bukti dan kekuatan hukum masing-masing pihak. Apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kodam menyatakan akan menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan langkah selanjutnya. Dengan pendekatan tersebut, persoalan aset TNI AD diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.(MB-01)

