Ambon, MalukuBaruNews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, menegaskan bahwa dukungan seluruh fraksi di DPRD terhadap program-program Pemerintah Provinsi Maluku bukanlah semata berdasarkan afiliasi politik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.Hal ini disampaikan Lewerissa dalam keterangannya kepada media di Ambon, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, posisi Gubernur Maluku saat ini tidak lagi mewakili satu partai tertentu, melainkan sudah menjadi simbol kepemimpinan rakyat Maluku secara keseluruhan.
“Gubernur bukan lagi hanya milik Partai Gerindra, tetapi telah menjadi milik semua rakyat Maluku. Karena itu, fraksi yang mengusung beliau tentu akan terus sejalan dalam mendukung program-program pemerintah daerah“ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan di Maluku akan tercapai jika terjadi sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu, DPRD terus mendorong kolaborasi lintas fraksi dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah.
“Setiap fraksi tentu memiliki kebijakan masing-masing. Namun sejauh ini, saya melihat tidak ada penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Justru ada komitmen bersama untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Lewerissa juga menyebutkan bahwa meskipun dinamika politik dan perbedaan strategi kerap terjadi di internal DPRD, hal itu adalah bagian dari sistem demokrasi. Namun secara garis besar, tujuan utama setiap fraksi adalah kemajuan Maluku.
Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku dapat terus diperkuat, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor.
“Kami ingin hubungan harmonis ini tetap terjaga. Bukan hanya demi stabilitas politik, tapi juga agar percepatan pembangunan bisa dilakukan secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
DPRD Provinsi Maluku, sambung Lewerissa, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi secara objektif dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan prinsip kemitraan yang sehat dengan pemerintah daerah.”tutupnya(MB-01)
