Ambon.Malukubarunews.com – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku,Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K. M.H.menegaskan pentingnya disinergi lintas sektor dalam menangani dan mencegah potensi konflik sosial di wilayah kepulauan Maluku dan Maluku Utara yang dikenal kompleks secara sosial dan geografis.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) bertajuk “Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial”, yang diselenggarakan oleh Deputi bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas )Kemenko Polhukam RI di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (6/8/2025).
Rakor ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, akademisi, hingga tokoh masyarakat, untuk menyusun langka strategis penanganan konflik sosial yang lebih preventif,adaptif dan responsif
Dalam forum tersebut, para narasumber menekankan pentingnya: Penyusunan rencana kontijensi berbasis data, Pendekatan keamanan yang humanis danPemanfaatan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik.
Brigjen Pol. Imam Thobroni menyampaikan bahwa Pokda Maluku siap bersinergi secara aktif dengan semua pihak dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini. Ia juga menekankan pentingnya peran intelijen dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam menjaga stabilitas di tengah masyarakat.
“Kami siap memperkuat peran pencegahan, pemetaan risiko, serta menjadikan Bhabinkamtibmas sebagai elemen penting di lapangan untuk menjaga keamanan berbasis dialog dan pendekatan sosial,” tegasnya.
Wakapolda menggarisbawahi bahwa konflik sosial di kawasan kepulauan seperti Maluku dan Maluku Utara sering dipicu oleh isu sensitif seperti:
- Identitas etnis dan agama,
- Sengketa batas wilayah,
- Kesenjangan sosial, hingga
- Mispersepsi antar kelompok.
Oleh karena itu, pendekatan penanganan tidak cukup reaktif melainkan harus preventif dan kolaboratif
“Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Perlu ada ruang komunikasi, pemetaan konflik, dan deteksi dini yang terintegrasi antarinstansi,” ujar Imam Thobroni.
Polda Maluku menilai kegiatan Rakor ini sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara dalam menangani konflik sosial. Selain itu, menjadi bagian dari upaya mewujudkan keamanan yang berkelanjutan dan inklusif
“Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Ini penting untuk terus menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif, khususnya di wilayah Maluku yang rentan akan potensi konflik,” tutupnya.(MB-01)
