Tiakur, MalukuBaruNews.com-Pemerintah Provinsi Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan. Hal ini dibuktikan dengan peresmian lima Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, Senin (21/7/2025).
Dalam sambutannya, Wagub Vanath menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembangunan fasilitas strategis tersebut, yang dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan negara terhadap lalu lintas antarnegara.
“Keterlibatan terminal.keimigrasian ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan khususnya di wilayah perbatasan Indonesia tegas Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath.
Peresmian ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati dan Forkopimda Kabupaten MBD, pimpinan OPD, serta para tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Menurut Vanath, terminal khusus ini akan berdampak positif dalam mengatur lalu lintas Warga Negara Asing (WNA), terutama dari Timor Leste, yang sering melakukan aktivitas ekonomi, sosial budaya, maupun kunjungan kekeluargaan di pulau-pulau terluar MBD.
“Pemeriksaan keimigrasian sangat diperlukan mengingat tingginya lalui lintas negara seperti penyuludupan narkoba human traffcking ,people smuggling dan senjata api,” jelasnya.
Selain fungsi pengawasan, terminal ini juga memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan keimigrasian secara legal dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pelayanan publik di wilayah terluar.
“Terminal ini bukan hanya tempat masuk keluar orang secara resmi tetapi juga sarana pelayanan dan penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas nasional.wanenciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ” tambah Vanath.
Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa terminal ini merupakan langkah awal menuju pembentukan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten MBD. Pemerintah daerah telah mengusulkan hal tersebut dan mendapat respons positif dari Presiden RI.
” Usulan PLBN telah mendapat tanggapan dari Presiden melalui surat menteri Sekretaris Negara kepada tiga kementerian terkait.”Ini peluang besar untuk MBD menjadi salah satu pintu resmi antar negara ” ujar Vanath optimistis.
Dengan fasilitas ini, masyarakat di wilayah MBD kini dapat melakukan proses keimigrasian untuk perjalanan ke luar negeri secara lebih mudah dan terintegrasi
“Melalui terminal khusus tempat pemeriksaan keimigrasian masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk urusan keimigrasian.Ini adalah kemudahan yang nyata sekaligus perlindungan hukum bagi mereka yang beraktivitas lintas batas ,” tandasnya.(MB-01)
