Ambon Maluku , malukubarunews. com – Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelestarian tradisi, serta kolaborasi lintas elemen masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sahari Dilahasuang yang diselenggarakan Perempuan Indonesia Maju (PIM) DPD Provinsi Maluku di Jembatan Amerika, Negeri Laha, Sabtu (31/10/2026).
Wakil Gubernur Maluku menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan yang mengusung tema “Menghidupkan Tradisi, Mengembangkan Potensi Negeri Berdampak, Mari Kasi Pono dan Kasi Rame”. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga diarahkan sebagai sarana menggerakkan ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal, pemberdayaan pelaku UMKM, dan pengembangan potensi Negeri Laha.
Salah satu agenda strategis dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada enam kelompok perwakilan masyarakat Negeri Laha. Pemberian legalitas usaha ini diharapkan menjadi langkah awal bagi kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi secara lebih terorganisasi sekaligus membuka akses terhadap pembinaan, pendampingan, dan peluang pengembangan usaha.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku menegaskan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan seluruh kelompok masyarakat diperlukan agar program pembangunan dapat menjangkau kebutuhan riil masyarakat.
“Pemerintah tentu hadir untuk melengkapi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk membantu pengurusan perizinan usaha. Namun, seluruh organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan, juga diharapkan mengambil bagian dalam upaya memajukan dan menyejahterakan masyarakat,”ujarnya
Selain legalitas usaha, Wakil Gubernur memberikan perhatian terhadap aspek tata kelola UMKM. Menurutnya, pelaku usaha tidak boleh hanya berorientasi pada produksi dan penjualan, tetapi harus memahami pentingnya administrasi serta pencatatan keuangan secara tertib. Pengelolaan modal, biaya pembelian bahan baku, ongkos produksi, hingga pendapatan penjualan harus terdokumentasi dengan baik agar perkembangan usaha dapat diukur secara jelas.
“Kalau berbelanja beras berapa, cabai berapa, semuanya harus dihitung dan dicatat. Begitu juga hasil penjualannya. Ini penting karena ketika pelaku UMKM ingin mengakses pembiayaan atau mengajukan kredit ke perbankan, administrasi usaha harus tersedia dan memenuhi standar yang dibutuhkan,” pesannya. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM membutuhkan lebih dari sekadar bantuan permodalan, yakni juga peningkatan kapasitas pengelolaan usaha agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur juga menyoroti potensi kuliner dan tradisi lokal sebagai kekuatan ekonomi Negeri Laha. Nasi kelapa, yang telah dikenal sebagai salah satu kuliner khas masyarakat setempat, dinilai memiliki daya tarik untuk mendatangkan pengunjung sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Namun, potensi tersebut perlu ditopang dengan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan nyaman agar masyarakat dari berbagai daerah tertarik berkunjung dan berbelanja.
“Yang kita harapkan adalah semakin banyak orang datang ke sini dan berbelanja. Potensi kuliner seperti nasi kelapa sudah menjadi daya tarik tersendiri. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menciptakan kenyamanan bagi setiap orang yang berkunjung,” ujarnya.
Di luar agenda ekonomi, Wakil Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan dan harmoni antarumat beragama sebagai modal sosial pembangunan Maluku. Kepercayaan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim harus terus dipelihara agar kehidupan sosial tetap kondusif. Menurutnya, keamanan dan kerukunan bukan semata-mata urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Lingkungan yang aman dan harmonis akan memberikan ruang lebih luas bagi aktivitas ekonomi, pengembangan usaha, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Orang Islam harus terus percaya kepada saudara-saudara non-Islam, begitu juga sebaliknya. Inilah yang saya sebut sebagai merawat harmoni antarumat beragama di Maluku. Persaudaraan dan rasa saling percaya harus terus kita jaga,” tegasnya.
Kegiatan Sahari Dilahasuang turut dihadiri Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Ketua DPW LASQI Provinsi Maluku, Danlanud Pattimura, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, Ketua TP-PKK Kota Ambon, Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju Provinsi Maluku, Raja Negeri Laha, pimpinan instansi vertikal, serta masyarakat Negeri Laha. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan keterlibatan pemerintah, lembaga perwakilan, organisasi masyarakat, dan masyarakat adat dalam kegiatan pemberdayaan berbasis potensi negeri.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan stan-stan UMKM yang memamerkan berbagai produk unggulan masyarakat, dilanjutkan dengan makan bersama menikmati nasi kelapa dan ikan bakar colo-colo, kuliner khas Negeri Laha.
Melalui Sahari Dilahasuang, pengembangan potensi budaya, kuliner, dan UMKM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut menjadi gerakan ekonomi masyarakat yang produktif. Penyerahan NIB kepada enam kelompok masyarakat menjadi salah satu langkah awal, sementara konsistensi pendampingan usaha, penguatan administrasi, promosi produk, serta pemeliharaan kerukunan sosial menjadi faktor penting untuk mendorong ekonomi Negeri Laha tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. (MB-01)
About the Author
