Ambon, Malukubarunews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Mitra dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2025, yang digelar di Lantai 9 Zest Hotel, Ambon, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku, dan dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Maluku, organisasi wanita, TNI-Polri, LSM, serta mitra kerja lintas sektor yang berkomitmen terhadap percepatan penurunan stunting di daerah.
Dalam sambutannya, Wagub Vanath menegaskan bahwa persoalan stunting bukan lagi isu pinggiran, melainkan telah menjadi isu strategis nasional yang memerlukan tanggung jawab kolektif dari seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Kalau dulu stunting ini belum menjadi isu besar, tetapi dalam perjalanannya menjadi hal yang sangat penting. Kini BKKBN bukan hanya berbicara soal keluarga berencana, tetapi juga menjadi lembaga terdepan dalam percepatan penurunan stunting,” kata Abdullah Vanath.
Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, prevalensi stunting di Maluku tahun 2023–2024 masih berada di kisaran 28,4 persen, jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Angka ini menempatkan Maluku sebagai salah satu dari 18 provinsi dengan tingkat stunting tertinggi di Indonesia.
Vanath menekankan, penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia menyebut perlunya kolaborasi lintas bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan.
“Bicara stunting berarti bicara soal nutrisi, pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Karena itu semua instansi harus berperan. Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang saya sendiri pimpin,” ujar Wakil Gubernur Maluku.
Lebih lanjut, Vanath menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku akan memperkuat integrasi program percepatan stunting ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja akan dilibatkan secara langsung agar upaya penurunan stunting lebih terukur dan terkoordinasi.
Ia menyoroti faktor penyebab utama stunting yang tidak hanya disebabkan kekurangan gizi, tetapi juga akibat rendahnya pengetahuan orang tua dan pola asuh yang keliru.
“Pola asuh menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Di banyak daerah, anak-anak menikah di usia muda, belum memahami cara merawat bayi dengan baik, dan akhirnya anak-anak mereka rentan terhadap stunting,” jelas Vanath.
Ia menambahkan, pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi faktor kunci dalam menekan angka stunting.
“Jika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan nutrisi anak pasti terpenuhi. Namun bila belum, pemerintah harus hadir dengan program mitigasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Dalam arahannya, Vanath mengajak seluruh pihak untuk menjadikan penurunan stunting sebagai gerakan bersama dan berkelanjutan. Ia mengibaratkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala agar produktif dan sehat.
“Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita produktif dan sehat. Anak-anak inilah yang akan menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkap Wagub Vanath.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya kedamaian dan persatuan di Maluku sebagai fondasi keberhasilan pembangunan.
“Semua yang kita bicarakan hari ini tidak akan berarti bila kita masih hidup dengan rasa saling curiga dan bermusuhan. Maluku harus tetap aman dan harmonis, karena hanya dengan kedamaian kita dapat membangun daerah ini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kependudukan, serta kerja sama antara BKKBN dan BPS Maluku dalam harmonisasi Rumah Data Kependudukan dan Desa Cinta Statistik menuju satu data terintegrasi.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat sinergi antarinstansi, menyusun langkah konkret, dan memastikan percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan Maluku sehat, berdaya, dan produktif.(MB-01)



