Piru.malukubarunews.com Penyelesaian konflik antara Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, dengan PT. SIM (perusahaan Pisang Abaka) rupanya tak diterima baik oleh sebagian pihak. Bahkan, pertemuan antara Bupati SBB, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan manajemen PT. SIM di Ambon baru-baru ini dituding sebagai “rekayasa politik” demi kepentingan pribadi.
Menanggapi tuduhan itu, tokoh pemuda SBB Moses Rutumalessy angkat bicara. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang justru mengganggu proses damai antara pemerintah dan perusahaan, dengan menyebar narasi provokatif yang menurutnya tidak berdasar dan berpotensi memecah belah masyarakat.
“Sikap beberapa orang yang terus menggiring opini seolah pertemuan Bupati dengan PT. SIM itu settingan politik, hanyalah bentuk ketakutan. Mereka tidak punya lagi amunisi untuk menggiring isu negatif terhadap Bupati,” ujar Rutumalessy, Minggu (17/8/2025).
Rutumalessy secara khusus menyoroti pernyataan Jacobus Heatubun, Ketua Gerakan SBB Bersih, yang menyebut bahwa pertemuan itu merupakan skenario licik Bupati SBB untuk mempercepat legalisasi dusun-dusun yang dianggap “bukan asli Seram”.
“Pernyataan itu bohong. Itu upaya adu domba antara masyarakat asli Seram dan non-asli. Sangat berbahaya kalau dibiarkan,” tegas Rutumalessy.
Program Desa Persiapan Sudah Ada Sejak 2015
Rutumalessy juga meluruskan isu soal legalisasi dusun menjadi desa yang disebut sebagai “program baru” Bupati saat ini. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah dimulai sejak era Bupati pertama SBB, Bob Puttileihalat, melalui Perbup tentang pembentukan 11 Desa Persiapan tahun 2015.
“Ini bukan program dadakan. Prosesnya juga panjang, melibatkan musyawarah desa hingga rekomendasi dari desa induk. Jadi tolong jangan menyebar disinformasi,” tandasnya.
Ia bahkan menyarankan agar Heatubun membaca regulasi secara utuh sebelum memberikan pernyataan di media.
“Kalau tidak baca regulasi, nanti masyarakat menilai Anda gagal paham,” ujar Rutumalessy.
Soal “Pertemuan Gelap”: Media Turut Hadir
Menanggapi narasi yang menyebut pertemuan Bupati SBB dan Gubernur Maluku bersama PT. SIM sebagai “gelap dan rahasia”, Rutumalessy kembali membantah.
“Itu pembohongan publik. Wartawan juga hadir di sana, tidak ada yang ditutupi. Jadi stop menyebar fitnah dan mengganggu upaya penyelesaian persoalan,” tegasnya.
Rutumalessy berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak bertanggung jawab dan mengajak seluruh pihak mendukung langkah penyelesaian yang sedang diupayakan pemerintah daerah.
“Pemerintah sedang bekerja. Kalau ada niat baik dari perusahaan dan daerah untuk duduk bersama menyelesaikan masalah, seharusnya didukung, bukan dibenturkan,” tutupnya .(MB-02)
