Ambon.malukubarunews.com – Rimaniar Hetharia adalah Anggota DPRD terpilih 2024 Maluku I Daerah Pemilihan ( Dapil ) Kota Ambon Partai Nasdem dengan jumlah suara 6.299 ( 15.301 ).Dan atas kepercayaan masyarakat Maluku khususnya masyarakat Kota Ambon, resmi di lantik bersama dengan ke 44 anggota DPRD oleh Pengadilan Negara ( PN ) Kota Ambon Selasa ,17 September 2024 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku .
Rimanier yang ditemui sejumlah wartawan usai pelantikan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku Khususnya Daerah Pemilihan ( Dapil ) Kota Ambon yang sudah memilih dirinya sehingga bisa dilantik hari ini.”ucapnya
Ia.bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa , Kepercayaan yang di berikan masyarakat kepadanya terutama banyak perempuan yang memilihnya, tentu akan menjadi Pekerjaan Rumah ( PR ) untum ke depan bisa membantu pemerintah mewujudkan visi dan misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“tentu kepercayaan masyarakat untuk bagaimana saya bisa membantu pemerintah di sini untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi visi misi dari pemerintah di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”tutur Hetharia
Disamping itu juga ,Ia sangat menjunjung tinggi emansipasi para wanita khususnya Kota Ambon dan kesejahteraannya terkait yang hak dan kewajiban.”pungkasnya
“Bukan saja itu,melainkan ingin membantu pemerintah Kota Ambon dengan banyak hal yang bisa menjadi wadah bagi pemerintah untuk mengutarakan aspirasinya untuk yang nantinya akan disampaikan ke Pemprov salah satunya Inprastruktur.’ujarnya
“Perempuan ke depan di Maluku harus dilindingi dari berbagai hal baik kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain sebagainya,kita akan mendukung organisasi-organisasi perempuan supaya perempuan lebih berdaya guna ,perempuan mempunyai integritas yang sama dengan laki-laki supaya bisa meningkatkan kesejahteraannya tanpa harus mengandalkan sosok laki-laki di sampingnya.”tandasya Hetharia
Disinggung soal Kaum visabilitas, Hetharia menjelaskan , untuk kaum visabilitas secara jujur memang dirinya belum terlalu meneliti lebih lanjut mengenai disabilitas itu, tetapi ke depan lebih mengevaluasi bagaimana pemerintah Provinsi Maluku mempeehatikan kepada visabilitas itu.”tutupnya ( MB-01)
