Piru Malukubarunews.com — Polemik baru kembali mencuat di Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menyusul dugaan penyebaran informasi yang tidak akurat terkait kehadiran perusahaan tambang nikel di wilayah hutan Laala. Nama mantan penjabat kepala desa, Reisen Salwaney, turut terseret dalam isu tersebut.
Informasi yang dihimpun pada Sabtu (18/4/2026) menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan masyarakat, penjabat kepala desa saat ini, Salmon F. Purimahua, menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui aktivitas perusahaan tambang tersebut. Ia kemudian mengaitkan keberadaan perusahaan dengan kepemimpinan sebelumnya.
Pernyataan tersebut disebut diperkuat oleh Ketua BPD Desa Lokki, Risat Purimahua, yang juga mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak perusahaan terkait aktivitas operasional di wilayah desa.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab. Ia menyebut bahwa informasi yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.
“Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan seolah-olah tidak tahu, lalu mengaitkan dengan mantan penjabat kepala desa. Padahal warga sudah lebih dulu mencari tahu informasi sebenarnya,” ungkap seorang warga melalui sambungan telepon.
Menurutnya, sebagian warga telah memperoleh informasi awal dari tokoh masyarakat setempat terkait aktivitas perusahaan tambang tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya pembentukan opini publik yang tidak berimbang.
“Warga sudah mengetahui lebih awal terkait aktivitas di hutan Laala. Jadi pernyataan yang disampaikan dalam forum itu justru menimbulkan tanda tanya besar,” lanjutnya.
Sumber tersebut juga mengklaim bahwa kehadiran perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut bukan merupakan keputusan sepihak dari mantan penjabat kepala desa, melainkan melibatkan proses yang lebih kompleks di tingkat pemerintahan desa.
“Setahu kami, bukan Reisen yang mengambil keputusan itu. Bahkan saat ia menjabat, situasi desa relatif aman dan tidak ada gejolak seperti sekarang,” ujarnya.
Seiring mencuatnya isu ini, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Desa Lokki disebut mengalami peningkatan ketegangan. Warga mengaku resah dengan berkembangnya informasi yang saling bertentangan di ruang publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Desa Lokki maupun pihak perusahaan terkait, PT Manusela Prima Mining, untuk memberikan klarifikasi atas polemik tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Sejumlah tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam meredam konflik serta mendorong transparansi informasi, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam yang berdampak langsung pada masyarakat desa.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola pemerintahan desa, kepercayaan masyarakat, serta potensi dampak sosial dari aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.(Mozes)

