Ambon,malukubarunews.com. – Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, menegaskan komitmen partainya untuk menjadikan Maluku sebagai pusat penelitian kelautan dan maritim nasional, sejalan dengan visi Presiden Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Watubun dalam menjawab pertanyaan sejumlah Wartawan saat konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang Ambon, Senin (3/11/2025).
“Bung Karno hanya dua kali meletakkan batu pertama: di Kota Masohi dan di Kota Palangkaraya. Di Masohi, beliau sudah melihat jauh ke depan bahwa Maluku harus menjadi laboratorium besar penelitian oceanografi Indonesia,” ujar Benhur.
Ia menambahkan, Soekarno telah memprediksi bahwa Pulau Ambon akan menjadi padat, sementara Kota Masohi di Pulau Seram akan menjadi poros pemerintahan dan pusat pertumbuhan baru. “Prediksi Bung Karno itu kini terbukti. Karena itu, arah pembangunan ke depan harus menempatkan Masohi dan kawasan sekitarnya sebagai basis strategis pengembangan Maluku,”jelasnya
Dalam Kongres III PDI Perjuangan, laut ditetapkan sebagai beranda depan bangsa. Menanggapi hal itu, Benhur menekankan pentingnya politik hijau dan pengelolaan laut secara berkelanjutan. “Kalau orang masih menganggap laut sebagai tempat buang sampah atau limbah, maka kita harus ubah cara pikir itu. Laut adalah beranda depan, tempat kita memuliakan kehidupan,” tegasnya.
Benhur juga mengungkapkan fokus partai pada reboisasi, penghijauan pulau kecil, dan perlindungan ekosistem pesisir. Langkah nyata akan dimulai dari kawasan Gunung Nona, Siwang, hingga Passo. “Ini bukan simbolik, tapi komitmen,” ujarnya.
Menanggapi pergantian kepengurusan DPC, Benhur menyebutnya sebagai bagian dari regenerasi dan penyegaran organisasi. “Pergantian ketua DPC bukan soal suka atau tidak suka. Ini proses regenerasi. Partai tidak boleh statis dan harus terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan zaman,” jelasnya.
Dalam aspek politik kesejahteraan, Benhur menekankan kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan bergizi. Ia juga menyoroti isu makanan beracun, kemiskinan gizi, dan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah kepulauan. Benhur menegaskan perlunya koreksi kebijakan dana bagi hasil (DBH) serta pemberdayaan ekonomi lokal.
“Kita harus pastikan hasil tangkapan ikan dari kapal lokal memberi nilai tambah bagi daerah, bukan dibawa keluar tanpa manfaat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan maritim akan menjadi arus utama pembangunan nasional dan partai terbuka berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi di bawah Gubernur Hendrik Lewerissa.
Menyongsong Pilgub 2029, Benhur menegaskan PDI Perjuangan akan ikut bertarung untuk kekuasaan. “Politik itu soal merebut dan mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Tahun 2029 PDI Perjuangan pasti akan maju dan berjuang untuk Maluku,” tegasnya.
Di bidang hukum, Benhur menyatakan dukungan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku Januari 2026. “KUHP baru ini berbasis nilai-nilai Pancasila dan hukum adat. Hukuman sosial seperti kerja di panti asuhan atau membersihkan fasilitas umum adalah bentuk keadilan yang lebih manusiawi,” jelasnya.
DPD PDI Perjuangan Maluku akan mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi KUHP yang berpihak pada rakyat kecil.
Menutup konferensi pers, Benhur mengajak seluruh kader, media, dan masyarakat untuk berjalan bersama PDI Perjuangan membangun daerah secara gotong royong. “Lima tahun ke depan kita berjalan bersama. Ini perjuangan bersama untuk Maluku yang berdaulat di laut, sejahtera di darat,” tutup (MB-01)
About the Author
