SBB .MALUKUBARUNews com – Konflik sosial kembali mewarnai desa lokki pada senin, 27 Juli 2026, warga Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku di wilayah Jakarta baru. Melakukan aksi pemalangan jalan setelah terjadi kesalahpahaman antara sejumlah warga Jakarta Baru dengan beberapa warga Desa Luhu di lokasi pertambangan.
Menurut keterangan warga setempat, kesalahpahaman yang terjadi di kawasan pertambangan tidak berhasil diselesaikan di lokasi kejadian hingga akhirnya merembet ke kawasan permukiman Jakarta Baru. Situasi tersebut mendorong masyarakat turun ke jalan dan melakukan pemblokiran akses sebagai upaya mencegah warga dari arah Desa Luhu melintasi jalur menuju Kota Piru.
Aksi pemalangan, berdasarkan informasi warga, berlangsung sejak sekitar pukul 07.00 WIT hingga menjelang siang. Selama aksi berlangsung, arus lalu lintas di ruas jalan tersebut terpantau lumpuh akibat blokade yang dilakukan masyarakat.
Di tengah situasi yang memanas, warga menyampaikan apresiasi terhadap aparat keamanan. Personel Pos Polisi Laala beserta anggota Polsek Huamual disebut turun langsung melakukan negosiasi guna meredam ketegangan dan mencegah konflik berkembang menjadi bentrokan yang lebih luas.
Namun demikian, warga menilai kehadiran pemerintah desa justru tidak terlihat. Sejumlah warga mengaku Penjabat Kepala Desa Loki, Salmon Purimahua, bersama unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hadir di tengah masyarakat ketika konflik berlangsung. Menurut mereka, pemerintah desa terkesan memilih diam di saat masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadi penengah.
Bagi masyarakat, kepemimpinan bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan keberanian hadir di tengah persoalan. Seorang pemimpin yang hanya tampak dalam urusan birokrasi, tetapi menghilang ketika masyarakat menghadapi konflik, akan kehilangan makna dari amanah yang diembannya. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, legitimasi moral seorang pemimpin dibangun bukan melalui jabatan, melainkan melalui kehadiran nyata ketika masyarakat berada dalam situasi sulit.
Warga juga menilai bahwa selama Salmon Purimahua menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Lokki, potensi konflik sosial di tengah masyarakat justru semakin meningkat. Mereka mengklaim bahwa sejak hari pertama yang bersangkutan diperkenalkan kepada masyarakat, berbagai gesekan mulai terjadi dan terus berulang hingga mendekati berakhirnya masa jabatannya.
Menurut pengakuan masyarakat, pada pertengahan masa jabatan Salmon Purimahua sempat terjadi konflik yang nyaris menimbulkan korban jiwa. Kini, menjelang berakhirnya masa tugasnya sebagai penjabat kepala desa, konflik sosial kembali muncul dengan pola yang dinilai serupa, yakni minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam proses penyelesaian.
Warga membandingkan kondisi tersebut dengan masa kepemimpinan para penjabat kepala desa sebelumnya. Menurut mereka, setiap kali terjadi kesalahpahaman antarwarga, kepala desa terdahulu selalu hadir lebih dahulu menemui masyarakat untuk mencari jalan damai sebelum meminta bantuan aparat kepolisian apabila diperlukan. Pendekatan seperti itu dinilai mampu menjaga stabilitas sosial sehingga persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Sebaliknya, masyarakat menilai bahwa pada masa kepemimpinan Salmon Purimahua, hampir seluruh penyelesaian konflik bergantung kepada aparat kepolisian. Mereka bahkan berpendapat bahwa tanpa kehadiran personel Polsek Huamual dan Pos Polisi Laala, berbagai konflik yang terjadi berpotensi berlangsung lebih lama dan membuka peluang munculnya korban jiwa.
Di sisi lain, warga juga menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Mereka mempertanyakan kebijakan penunjukan Salmon Purimahua sebagai Penjabat Kepala Desa Lokki yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Sejumlah warga menduga keputusan tersebut merupakan hasil kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama wakil Bupati.
Dalam pandangan warga, sebuah kebijakan publik seharusnya diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ketika sebuah keputusan justru melahirkan keresahan yang terus berulang, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya pelaksana di lapangan, melainkan juga proses pengambilan kebijakannya. Pemerintahan yang baik tidak diukur dari seberapa cepat mengeluarkan keputusan, tetapi dari sejauh mana keputusan tersebut mampu menjaga ketertiban, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat persatuan masyarakat.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Desa Loki. Mereka menilai desa membutuhkan sosok pemimpin yang mampu hadir di tengah masyarakat, menjadi penengah ketika konflik muncul, serta membangun komunikasi yang adil dengan seluruh elemen warga.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Penjabat Kepala Desa Loki, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, maupun Wakil Bupati Seram Bagian Barat terkait berbagai kritik dan penilaian yang disampaikan masyarakat.(Mozes)
About the Author
