Karpan.Malukubarunews.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan perlunya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari seluruh OPD penghasil dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Watubun menekankan bahwa setiap instansi wajib menghadirkan skema bisnis yang konkret guna menutup defisit APBD dan memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Menurut Watubun, DPRD telah menggelar rapat Banggar khusus untuk mengevaluasi pendapatan sejumlah OPD serta BUMD seperti Dokwayame, Pancakarya, Bank Maluku, dan Maluku Energi.
“Kita bangker khusus dengan rekan-rekan dari OPD-OPD yang menghasilkan pendapatan, tapi juga dari badan usaha milik daerah. Kita dorong mereka meningkatkan pendapatan daerah dan kontribusinya bagi daerah,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun.dalan wawancara usai rapat bersama mitra kerja Jumat ,21 November 2025
Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga tersebut wajib menyiapkan skema peningkatan pendapatan yang tidak boleh lebih rendah dari tahun sebelumnya.
“Kita juga minta skema bagaimana memperoleh pendapatan, skema bisnisnya, kemudian peningkatan pendapatan harus lebih dari tahun kemarin—tidak boleh tidak,” ujarnya.
Salah satu perhatian terbesar DPRD adalah PD Dok wayame, yang selama ini hanya menyetor sekitar Rp500 juta. Watubun menilai angka tersebut tidak rasional dibandingkan harta pejabat perusahaan tersebut.
“Dok wayame selamanya store paling tinggi 500, padahal direktur dan bendaharanya menumpuk kekayaan di rumah itu lebih daripada 500. Ini yang harus kita beri perhatian serius,” tegas Watubun.
Ia berharap manajemen baru perusahaan itu mampu menjalankan bisnis perkapalan secara profesional dan berorientasi pada produktivitas. Demikian pula terhadap Pancakarya, BUMD yang memiliki lima unit usaha di bidang kehutanan, kelautan, transportasi, dan bisnis lain. Watubun menilai kontribusi perusahaan itu masih jauh dari optimal meski memiliki ruang usaha yang luas.”harap Watubun tutup (MB-01)
About the Author
